Mamuju (Antara News) - Pemerintah di Provinsi Sulawesi Barat diminta membangun pabrik sawit yang akan mengelola hasil perkebunan sawit milik masyarakat.
"Pemerintah mesti berpikir bagaimana sawit dapat mengkontribusi pendapatan daerah dengan membangun pabrik pengelolaan sawit milik masyarakat," kata anggota DPRD Sulbar, Tomi di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, perkebunan sawit sangat potensial meningkatkan pendapatan daerah dan memajukan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, luas lahan sawit yang mencapai puluhan ribu hektare di Sulbar harus dimaksimalkan pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah.
Oleh karena itu ia berharap kedepan pemerintah mesti berpikir bagaimana membangun pabrik pengelolaan sawit untuk menambah pendapatan daerah.
"Sawit di daerah ini jangan hanya dimanfaatkan perusahaan tetapi pemerintah juga harus mulai berpikir membangun pabrik sawit agar daerah ini mampu semakin berkembang secara ekonomi dari perkebunan sawit," katanya.
Ia mengatakan, DPRD Sulbar akan mendukung pemerintah bila mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan pabrik sawit untuk mengolah sawit masyarakat menjadi crude palm oil (CPO).
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya mengatakan, pemerintah di Sulbar juga menginginkan agar petani sawit di Mamuju Utara tidak lagi menjual hasil sawitnya yang diolah menjadi crude palm oil (CPO) ke perusahaan sawit.
"Petani sawit di Matra akan jauh lebih sejahtera bila sawit dibeli pemerintah melalui pabriknya sendiri, dibandingkan dibeli perusahaan," katanya.
Apabila pemerintah di Sulbar memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri, ujar dia, maka akan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan pemerintah di Sulbar yang lebih baik.
"Pemerintah mesti berpikir bagaimana sawit dapat mengkontribusi pendapatan daerah dengan membangun pabrik pengelolaan sawit milik masyarakat," kata anggota DPRD Sulbar, Tomi di Mamuju, Selasa.
Ia mengatakan, perkebunan sawit sangat potensial meningkatkan pendapatan daerah dan memajukan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, luas lahan sawit yang mencapai puluhan ribu hektare di Sulbar harus dimaksimalkan pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah.
Oleh karena itu ia berharap kedepan pemerintah mesti berpikir bagaimana membangun pabrik pengelolaan sawit untuk menambah pendapatan daerah.
"Sawit di daerah ini jangan hanya dimanfaatkan perusahaan tetapi pemerintah juga harus mulai berpikir membangun pabrik sawit agar daerah ini mampu semakin berkembang secara ekonomi dari perkebunan sawit," katanya.
Ia mengatakan, DPRD Sulbar akan mendukung pemerintah bila mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan pabrik sawit untuk mengolah sawit masyarakat menjadi crude palm oil (CPO).
Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh sebelumnya mengatakan, pemerintah di Sulbar juga menginginkan agar petani sawit di Mamuju Utara tidak lagi menjual hasil sawitnya yang diolah menjadi crude palm oil (CPO) ke perusahaan sawit.
"Petani sawit di Matra akan jauh lebih sejahtera bila sawit dibeli pemerintah melalui pabriknya sendiri, dibandingkan dibeli perusahaan," katanya.
Apabila pemerintah di Sulbar memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri, ujar dia, maka akan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan pemerintah di Sulbar yang lebih baik.