Kolaka (Antara News) - Program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) hingga kini masih tetap berjalan di Kabupaten Kolaka, meskipun pihak Pemerimtah Pusat telah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat.
Bupati Kolaka Ahmad Safei di Kolaka, Jumat, mengatakan memang program ini masih tetap berjalan karena program yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kartu Indonesia Sehat mulai berjalan pada Desember tahun ini.
"Memang ada keterlambatan sehingga kita masih tetap menjalankan program Jamkesda," katanya.
Menurut Safei ke depan pihak pemerintah daerah setempat akan melakukan evaluasi bersama dengan BPS agar penerima kartu KIS dan Jamkesda bisa merata di masyarakat.
" Kita harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini agar nanti warga penerima tidak ada yang ganda," ungkapnya.
Safei juga mengakui kalau program pemerintah pusat itu sifatnya mendesak karena berjalan diakhir tahun yang membuat pihak BPS sudah tidak bisa melakukan pendataan sehingga data yang lama tetap digunakan.
Mantan Sekda Kolaka itu juga masih mempelajari,apakah program jamkesda itu perlu dihentikan atau tidak karena masyarakat yang mendapatkan jamkesda itu hanya dengan membawa kartu tanda penduduk Kolaka.
"Inilah nanti yang akan kita liat karena jangan sampai ada warga yang sudah mendapatkan pelayanan melalui kartu indonesia sehat tapi juga masih terdaftar dalam jamkesda,yang pastinya kita mau evaluasi sehingga tidak ada tumpang tindih data warga," jelasnya.
Karena lanjut dia,data kemiskinan juga dimiliki, oleh pemerintah daerah melalui bappeda dan BPMD sehingga data yang di miliki oleh BPS sering berbeda karena data yang ada di BPS tahun 2010.
"Kita berharap ini bisa dievaluasi secara keseluruhan," ujar Safei.
Bupati Kolaka Ahmad Safei di Kolaka, Jumat, mengatakan memang program ini masih tetap berjalan karena program yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kartu Indonesia Sehat mulai berjalan pada Desember tahun ini.
"Memang ada keterlambatan sehingga kita masih tetap menjalankan program Jamkesda," katanya.
Menurut Safei ke depan pihak pemerintah daerah setempat akan melakukan evaluasi bersama dengan BPS agar penerima kartu KIS dan Jamkesda bisa merata di masyarakat.
" Kita harus duduk bersama untuk membahas persoalan ini agar nanti warga penerima tidak ada yang ganda," ungkapnya.
Safei juga mengakui kalau program pemerintah pusat itu sifatnya mendesak karena berjalan diakhir tahun yang membuat pihak BPS sudah tidak bisa melakukan pendataan sehingga data yang lama tetap digunakan.
Mantan Sekda Kolaka itu juga masih mempelajari,apakah program jamkesda itu perlu dihentikan atau tidak karena masyarakat yang mendapatkan jamkesda itu hanya dengan membawa kartu tanda penduduk Kolaka.
"Inilah nanti yang akan kita liat karena jangan sampai ada warga yang sudah mendapatkan pelayanan melalui kartu indonesia sehat tapi juga masih terdaftar dalam jamkesda,yang pastinya kita mau evaluasi sehingga tidak ada tumpang tindih data warga," jelasnya.
Karena lanjut dia,data kemiskinan juga dimiliki, oleh pemerintah daerah melalui bappeda dan BPMD sehingga data yang di miliki oleh BPS sering berbeda karena data yang ada di BPS tahun 2010.
"Kita berharap ini bisa dievaluasi secara keseluruhan," ujar Safei.