Kendari (Antara News) - Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 sebesar Rp17,23 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahaan Provinsi Sultra, Marni Misnur menyerahkan dana APBN tersebut secara simbolis kepada gubernur Sultra, H Nur Alam di Kendari, Senin.
Oleh Gubernur Sultra kemudian menyerahkan dana tersebut kepada pimpinan instansi vertikal dan para bupati/walikota se-Sultra sebagai pengguna kuasa anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahaan Provinsi Sultra, Marni Misnur saat menyerahkan menyerahkan dana APBN tersebut mengatakan dana APBN yang dikucurkan di Sultra itu teralokasi dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5,6 triliun atau 32 persen.
Selain itu juga teralokasi dalam dan transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp1,77 triliun atau 10 persen dan teralokasi dalam dana transfer daerah untuk 17 kabupaten/kota sebesar Rp9,86 triliun atau 58 persen.
"Khusus dana DIPA sebesar Rp5,6 triliun, akan membiayai sebanyak 498 proyek yang tersebar pada 362 satuan kerja," katanya.
Menurut Marni, satuan kerja sebanyak 362 tersebut terdiri dari Satuan Kerja Pusat sebanyak 22 DIPA dengan pagu anggaran Rp2 triliun, Satuan Kerja Instansi vertikal sebanyak 342 DIPA dengan paguRp 2,9 triliun, Dekosentransi sebanyak 59 DIPA dengan pagu Rp227 miliar dan Tugas Pembantuan sebanyak 75 DIPA dengan pagu anggaran Rp387 miliar.
"Untuk alokasi dana urusan bersama,-- PNPM Mandiri, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan dan Program Pembangunan Instrastruktur Pedesaan (PPIP), direalokasi melalui dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Desa," katanya.
Sedangkan dana APBN yang teralokasi pada 17 kabupaten dan kota se-Sultra, Kabupaten Konawe mendapat porsi dana APBN paling besar, yakni sebesar Rp902 miliar.
Sedangkan Kabupaten Buton Selatan, mendapat porsi anggaran terkecil, hanya Rp158 miliar.
Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam, meminta para pengelola anggaran tersebut untuk memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Kelemahan selama ini, banyak pelaporan penggunaan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya," katanya.
Dilaporkan penggunaan uang membeli hp katanya, tapi yang dibeli bukan hp melainkan barang lain.
"Penggunaan keuangan negara seperti ini, tidak boleh terjadi lagi," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahaan Provinsi Sultra, Marni Misnur menyerahkan dana APBN tersebut secara simbolis kepada gubernur Sultra, H Nur Alam di Kendari, Senin.
Oleh Gubernur Sultra kemudian menyerahkan dana tersebut kepada pimpinan instansi vertikal dan para bupati/walikota se-Sultra sebagai pengguna kuasa anggaran.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendahaan Provinsi Sultra, Marni Misnur saat menyerahkan menyerahkan dana APBN tersebut mengatakan dana APBN yang dikucurkan di Sultra itu teralokasi dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5,6 triliun atau 32 persen.
Selain itu juga teralokasi dalam dan transfer ke daerah untuk provinsi sebesar Rp1,77 triliun atau 10 persen dan teralokasi dalam dana transfer daerah untuk 17 kabupaten/kota sebesar Rp9,86 triliun atau 58 persen.
"Khusus dana DIPA sebesar Rp5,6 triliun, akan membiayai sebanyak 498 proyek yang tersebar pada 362 satuan kerja," katanya.
Menurut Marni, satuan kerja sebanyak 362 tersebut terdiri dari Satuan Kerja Pusat sebanyak 22 DIPA dengan pagu anggaran Rp2 triliun, Satuan Kerja Instansi vertikal sebanyak 342 DIPA dengan paguRp 2,9 triliun, Dekosentransi sebanyak 59 DIPA dengan pagu Rp227 miliar dan Tugas Pembantuan sebanyak 75 DIPA dengan pagu anggaran Rp387 miliar.
"Untuk alokasi dana urusan bersama,-- PNPM Mandiri, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan dan Program Pembangunan Instrastruktur Pedesaan (PPIP), direalokasi melalui dana transfer ke daerah dalam bentuk Dana Desa," katanya.
Sedangkan dana APBN yang teralokasi pada 17 kabupaten dan kota se-Sultra, Kabupaten Konawe mendapat porsi dana APBN paling besar, yakni sebesar Rp902 miliar.
Sedangkan Kabupaten Buton Selatan, mendapat porsi anggaran terkecil, hanya Rp158 miliar.
Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam, meminta para pengelola anggaran tersebut untuk memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntable yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
"Kelemahan selama ini, banyak pelaporan penggunaan keuangan yang tidak sesuai peruntukannya," katanya.
Dilaporkan penggunaan uang membeli hp katanya, tapi yang dibeli bukan hp melainkan barang lain.
"Penggunaan keuangan negara seperti ini, tidak boleh terjadi lagi," katanya.