Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan direksi dan dewan pengawas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bahteramas yang sudah berkembang di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Sultra.
"Dengan usia yang baru beberapa tahun didirikan, BPR Bahterams sudah mampu menghimpun dana masyarakat khususnya dari kalangan ekonomi ke bawah yang mencapai puluhan miliar. Ini prestasi yang luas biasa," kata Nur Alam, usai melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bahterams di 12 kabupaten dan kota se-Sultra.
Rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah para dewan pengawas dan direksi BPR Bahteramas itu sekaligus menyaksikan penyerahan izin operasional BPR Bahteramas di lima kabupaten (Buton, Muna, Kolaka Utara, Buton Utara dan Konawe Utara).
Sementara tujuh BPR Bahteramas yang sudah beroperasi lebih awal adalah, BPR Bahteramas Kota Kendari, BPR Kota Baubau, BPR Wakatobi, BPR Konawe selatan, BPR Bombana, BPR Kolaka dan BPR Konawe.
Menurut gubernur, kehadiran BPR yang baru dibentuk antara 5-6 tahun sudah memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat khususnya yang ada di daerah pedesaan.
"Kalau boleh saya katakan bahwa antara BPR Bahteramas dengan Bank Sultra yang dulunya Pembangunan Daerah (BPD) merupakan kakak beradik karena sama-sama milik pemerintah dan masyarakat Sultra," ujaranya.
Ia mengatakan, bila Bank Sultra itu kini sudah menjadi anak mapan, maka BPR Bahteramas anak yang masih prihatin yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa.
Gubernur juga mengatakan bahwa dengan kehadiran BPR Bahteramas yang sudah beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Sultra, tidak termasuk lima daerah kabupaten otonomi baru (Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat), telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sultra.
"Tentu bagi lima daerah otonomi baru itu, diharapkan paling lambat akhir 2015 sudah terbentuk dan izin operasional serta pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK) lebih cepat dikeluarkan dibanding dengan BPR-BPR sebelumnya," pinta gubernur.
Kepala perwakilan OJK Sultra Widodo dalam keterangan terpisah mengatakan, kehadiran BPR Bahteramas di seluruh kabupaten dan kota di Sultra merupakan langkah maju bagi perkembangan ekonomi khususnya jasa sektor keuangan.
Ia mengatakan, kemajuan BPR Bahteramas yang sama dengan Bank Sultra, peran pemerintah provinsi, kabupaten kota dan masyarakat sangat berarti dalam keberlangsungan kemajuan pengelolaan dan manajemen BPR tersebut.
Hadir pada pelantikan dewan pengawas dan direksi BPR Bahteramas, Ketua DPRD Sultra H Abdurahman saleh, Dirut Bank Sultra H Khaerul Kumala Raden, mewakili Bank Indoensia dan sejumlah pejabat sipil TNI/Polri.
"Dengan usia yang baru beberapa tahun didirikan, BPR Bahterams sudah mampu menghimpun dana masyarakat khususnya dari kalangan ekonomi ke bawah yang mencapai puluhan miliar. Ini prestasi yang luas biasa," kata Nur Alam, usai melantik dan mengambil sumpah Dewan Pengawas dan Direksi BPR Bahterams di 12 kabupaten dan kota se-Sultra.
Rangkaian pelantikan dan pengambilan sumpah para dewan pengawas dan direksi BPR Bahteramas itu sekaligus menyaksikan penyerahan izin operasional BPR Bahteramas di lima kabupaten (Buton, Muna, Kolaka Utara, Buton Utara dan Konawe Utara).
Sementara tujuh BPR Bahteramas yang sudah beroperasi lebih awal adalah, BPR Bahteramas Kota Kendari, BPR Kota Baubau, BPR Wakatobi, BPR Konawe selatan, BPR Bombana, BPR Kolaka dan BPR Konawe.
Menurut gubernur, kehadiran BPR yang baru dibentuk antara 5-6 tahun sudah memberi kontribusi bagi daerah dan masyarakat khususnya yang ada di daerah pedesaan.
"Kalau boleh saya katakan bahwa antara BPR Bahteramas dengan Bank Sultra yang dulunya Pembangunan Daerah (BPD) merupakan kakak beradik karena sama-sama milik pemerintah dan masyarakat Sultra," ujaranya.
Ia mengatakan, bila Bank Sultra itu kini sudah menjadi anak mapan, maka BPR Bahteramas anak yang masih prihatin yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa.
Gubernur juga mengatakan bahwa dengan kehadiran BPR Bahteramas yang sudah beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Sultra, tidak termasuk lima daerah kabupaten otonomi baru (Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Buton Tengah, Buton Selatan dan Muna Barat), telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sultra.
"Tentu bagi lima daerah otonomi baru itu, diharapkan paling lambat akhir 2015 sudah terbentuk dan izin operasional serta pengawasan dari otoritas jasa keuangan (OJK) lebih cepat dikeluarkan dibanding dengan BPR-BPR sebelumnya," pinta gubernur.
Kepala perwakilan OJK Sultra Widodo dalam keterangan terpisah mengatakan, kehadiran BPR Bahteramas di seluruh kabupaten dan kota di Sultra merupakan langkah maju bagi perkembangan ekonomi khususnya jasa sektor keuangan.
Ia mengatakan, kemajuan BPR Bahteramas yang sama dengan Bank Sultra, peran pemerintah provinsi, kabupaten kota dan masyarakat sangat berarti dalam keberlangsungan kemajuan pengelolaan dan manajemen BPR tersebut.
Hadir pada pelantikan dewan pengawas dan direksi BPR Bahteramas, Ketua DPRD Sultra H Abdurahman saleh, Dirut Bank Sultra H Khaerul Kumala Raden, mewakili Bank Indoensia dan sejumlah pejabat sipil TNI/Polri.