Kolaka (Antara News) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Pomalaa (Himapo) bersama warga Kolaka melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT.PLN setempat guna mempertanyakan pemadam bergilir yang dilakukan oleh perusahaan negara itu.
Dalam orasinya mahasiswa dan masyarakat meminta kepada pihak PLN untuk segera menghentikan pemadaman bergilir karena sangat merugikan masyarakat.
"Kami meminta kepada pihak PLN untuk menghentikan pemadaman lampu karena sangat merugikan," kata Mahasiswa secara bergantian.
Menurut para mahasiswa sangat ironis ketika petugas PLN memberikan sanksi kepada masyarakat ketika melakukan keterlambatan pembayaran iuran listrik bahkan denda.
"Bahkan petugas juga tidak sungkan-sungkan memutus aliran listrik jika telat membayar sementara pelayanan PLN kepada masyarakat tidak proporsional," ungkapnya dengan nada keras.
Untuk itu pihak mahasiswa dalam pernyataan sikapnya meminta kepada pihak PLN untuk menghentikan pemadaman listrik diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka.
Mahasiswa juga mendesak Bupati dan DPRD setempat untuk ikut mengawasi dan menata pengelolaan PLN Kolaka yang lebih mementingkan masyarakat banyak dalam pelayanan.
"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi kami meminta agar kepala PLN Kolaka mundur dari jabatannya," ancam para mahasiswa.
Sementara kepala ranting PLN Kolaka,Khalik Husain menanggapi aksi mahasiswa itu mengatakan beban listrik saat mencapai 15 mega watt sementara kapasitas mesin 10 mega watt.
"Memang kepentingan masyarakat diatas segalanya hanya memang pemakaian beban sangat besar," katanya.
Untuk itu kata dia pihaknya akan segera melakukan relokasi mesin pembangkit tenaga listrik dalam waktu dekat untuk menutupi beban mesin yang semakin besar.
Khalik juga menjelaskan pihaknya tetap berusaha karena saat ini sudah dalam tahap proses di PLN Makassar sehingga masyarakat diminta untuk bersabar karena mesin yang ada saat ini merupakan mesin pembangkit listrik sewa.
Dalam orasinya mahasiswa dan masyarakat meminta kepada pihak PLN untuk segera menghentikan pemadaman bergilir karena sangat merugikan masyarakat.
"Kami meminta kepada pihak PLN untuk menghentikan pemadaman lampu karena sangat merugikan," kata Mahasiswa secara bergantian.
Menurut para mahasiswa sangat ironis ketika petugas PLN memberikan sanksi kepada masyarakat ketika melakukan keterlambatan pembayaran iuran listrik bahkan denda.
"Bahkan petugas juga tidak sungkan-sungkan memutus aliran listrik jika telat membayar sementara pelayanan PLN kepada masyarakat tidak proporsional," ungkapnya dengan nada keras.
Untuk itu pihak mahasiswa dalam pernyataan sikapnya meminta kepada pihak PLN untuk menghentikan pemadaman listrik diseluruh wilayah Kabupaten Kolaka.
Mahasiswa juga mendesak Bupati dan DPRD setempat untuk ikut mengawasi dan menata pengelolaan PLN Kolaka yang lebih mementingkan masyarakat banyak dalam pelayanan.
"Jika tuntutan ini tidak dipenuhi kami meminta agar kepala PLN Kolaka mundur dari jabatannya," ancam para mahasiswa.
Sementara kepala ranting PLN Kolaka,Khalik Husain menanggapi aksi mahasiswa itu mengatakan beban listrik saat mencapai 15 mega watt sementara kapasitas mesin 10 mega watt.
"Memang kepentingan masyarakat diatas segalanya hanya memang pemakaian beban sangat besar," katanya.
Untuk itu kata dia pihaknya akan segera melakukan relokasi mesin pembangkit tenaga listrik dalam waktu dekat untuk menutupi beban mesin yang semakin besar.
Khalik juga menjelaskan pihaknya tetap berusaha karena saat ini sudah dalam tahap proses di PLN Makassar sehingga masyarakat diminta untuk bersabar karena mesin yang ada saat ini merupakan mesin pembangkit listrik sewa.