Kendari (Antara News) - Ketua PDIP Sulawesi Tenggara, Hugua mengatakan, program pengelolaan potensi kemaritiman Indonesia yang akan digulirkan pemerintahan Joko Widodo - HM Jusuf Kalla, bisa mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Dalam pemerintahan Jokowi - JK, Kemaritiman atau Kelautan tidak lagi sekedar mengelola potensi yang terkandung di dalam laut (perikanan, biota laut, terumbu karang dan potensi pertambangan) melainkan juga menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa," kata Huqua di Kendari, Selasa.
Dengan menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa, lanjutnya, pemerintahan Jokowi - JK telah menyiapkan program strategis dari pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, yakni program tol laut.
"Program pembangunan tol laut, tentu untuk memudahkan distribusi barang dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran barang atau ke negara-negara tujuan ekspor," katanya.
Makanya ujar dia, dengan menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa, berbagai produksi perikanan, bisa lebih mudah didistribusikan ke pasar-pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.
"Ingat, potensi kelautan seperti ikan dan berbagai jenis biota laut lainnya, bukan hanya mengandung protein melainkan juga mengandung bahan pangan dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan umat manusia," katanya.
Menurut dia, selama ini potensi perikanan laut di berbagai daerah di Indonesia tidak bisa dikelola secara maksimal, karena distribusi dari hasil-hasil perikanan termasuk produksi ternak, buah-buhan dan sayur mayur tidak pernah dipikirkan pemerintah.
Dampaknya kata dia, produksi perikanan hasil tangkapan para nelayan termasuk produksi ternak, buah-buahan dan sayur mayur, sebagian besar hanya membusuk karena tidak bisa didistribusikan ke pasar-pasar akibat tidak adanya sarana distribusi barang yang disiapkan pemerintah.
"Pemerintahan Jokowi - JK hadir menyediakan sarana distribusi barang dan jasa di laut secara memadai melalui program tol laut. Dengan tersedianya tol laut, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan karena kebutuhan pangan sudah bisa dipenuhi di dalam negeri sendiri," katanya.
Saat itulah ujarnya, kedaulatan pangan nasional Indonesia benar-benar terwujud dan pada gilirannya membawa kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
"Dalam pemerintahan Jokowi - JK, Kemaritiman atau Kelautan tidak lagi sekedar mengelola potensi yang terkandung di dalam laut (perikanan, biota laut, terumbu karang dan potensi pertambangan) melainkan juga menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa," kata Huqua di Kendari, Selasa.
Dengan menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa, lanjutnya, pemerintahan Jokowi - JK telah menyiapkan program strategis dari pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, yakni program tol laut.
"Program pembangunan tol laut, tentu untuk memudahkan distribusi barang dari sentra-sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran barang atau ke negara-negara tujuan ekspor," katanya.
Makanya ujar dia, dengan menempatkan laut sebagai sarana distribusi barang dan jasa, berbagai produksi perikanan, bisa lebih mudah didistribusikan ke pasar-pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.
"Ingat, potensi kelautan seperti ikan dan berbagai jenis biota laut lainnya, bukan hanya mengandung protein melainkan juga mengandung bahan pangan dan obat-obatan yang menjadi kebutuhan umat manusia," katanya.
Menurut dia, selama ini potensi perikanan laut di berbagai daerah di Indonesia tidak bisa dikelola secara maksimal, karena distribusi dari hasil-hasil perikanan termasuk produksi ternak, buah-buhan dan sayur mayur tidak pernah dipikirkan pemerintah.
Dampaknya kata dia, produksi perikanan hasil tangkapan para nelayan termasuk produksi ternak, buah-buahan dan sayur mayur, sebagian besar hanya membusuk karena tidak bisa didistribusikan ke pasar-pasar akibat tidak adanya sarana distribusi barang yang disiapkan pemerintah.
"Pemerintahan Jokowi - JK hadir menyediakan sarana distribusi barang dan jasa di laut secara memadai melalui program tol laut. Dengan tersedianya tol laut, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor pangan karena kebutuhan pangan sudah bisa dipenuhi di dalam negeri sendiri," katanya.
Saat itulah ujarnya, kedaulatan pangan nasional Indonesia benar-benar terwujud dan pada gilirannya membawa kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.