Kendari (Antara News) - Distribusi buku kurikulum 2013 yang dikeluhkan sejumlah daerah ditargetkan tuntas dalam waktu satu hingga dua pekan ke depan, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh di Kendari, Sabtu.
"Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan penyaluran buku tematik kurikulum 2013 adalah penyedia yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan pihak pemerintah," kata Menteri Nuh.
Pihak penyedia harus menerima konsekuensi dari tidak terpenuhinya perjanjian kontrak dengan membayar denda dan pemutusan kontrak kerja dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Meskipun pengadaan buku kurikulum 2013 sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia namun karena sudah menjadi masalah maka pemerintah dalam hal ini Kemendikbud turut memberikan solusi.
Selain mendorong percepatan distribusi buku kurikulum ke sekolah-sekolah juga Kemendikbud mengirimkan rekaman (VCD) buku kurikulum.
Juga setiap guru yang mengikuti pelatihan diberikan buku kurikulum 2013 dan ada pula yang mengakses melalui laman www.rumahbelajar yang jumlahnya mencapai 2.000.000 user.
"Kementrian serius menangani keterlambatan penyaluran buku kurikulum 2013 hingga melibatkan Kementrian Dalam Negeri dan selanjutnya pemerintah daerah setempat," kata Nuh.
Saat ini distribusi buku kurikulum 2013 di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 75 hingga 80 persen sehingga diyakini dalam waktu dekat sudah rampung.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Walam mengakui hanya sebagian sekolah di wilayah tersebut yang menerima buku kurikulum 2013.
"Segala cara ditempuh pihak sekolah atau guru untuk mengantisipasi keterlambatan buku kurikulum 2013," kata Walam.
"Pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan penyaluran buku tematik kurikulum 2013 adalah penyedia yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan pihak pemerintah," kata Menteri Nuh.
Pihak penyedia harus menerima konsekuensi dari tidak terpenuhinya perjanjian kontrak dengan membayar denda dan pemutusan kontrak kerja dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Meskipun pengadaan buku kurikulum 2013 sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyedia namun karena sudah menjadi masalah maka pemerintah dalam hal ini Kemendikbud turut memberikan solusi.
Selain mendorong percepatan distribusi buku kurikulum ke sekolah-sekolah juga Kemendikbud mengirimkan rekaman (VCD) buku kurikulum.
Juga setiap guru yang mengikuti pelatihan diberikan buku kurikulum 2013 dan ada pula yang mengakses melalui laman www.rumahbelajar yang jumlahnya mencapai 2.000.000 user.
"Kementrian serius menangani keterlambatan penyaluran buku kurikulum 2013 hingga melibatkan Kementrian Dalam Negeri dan selanjutnya pemerintah daerah setempat," kata Nuh.
Saat ini distribusi buku kurikulum 2013 di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 75 hingga 80 persen sehingga diyakini dalam waktu dekat sudah rampung.
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Walam mengakui hanya sebagian sekolah di wilayah tersebut yang menerima buku kurikulum 2013.
"Segala cara ditempuh pihak sekolah atau guru untuk mengantisipasi keterlambatan buku kurikulum 2013," kata Walam.