Kendari (Antara News) - Rasio elektrifikasi listrik di Sulawesi Tenggara hingga tahun 2013 mencapai 69,53 persen dari total desa dan kelurahan seluruhnya 2.205 di Sultra. Sementara nasional mencapai 79,3 persen di tahun 2013.
"Dari capaian 69,53 persen desa terlistriki tersebut pada 379.629 kepala keluarga (KK) dari total 546.024 jumlah seluruh KK di Sultra," kata Kepala Dinas ESDM Sultra, H Burhanuddin di Kendari, Kamis.
Dalam rangkaian sosialisasi Undang-undang nomor:30/2009 tentang ketenagalistrikan yang dirangkaikan dengan rapat tim percepatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan provinsi Sultra yang dibuka Gubernur Sultra, Nur Alam dan dihadiri yang mewakili Dirjen ESDM Ketenagalistrikan Zainul Arif.
Menurut Burhanuddin, masih ada sebanyak 500 desa di Sultra yang hingga kini belum terlistriki sehingga ini menjadi beban sekaligus tantangan pemerintah untuk melakukan pemerataan jangkauan listrik kepada masyarakat yang sudah merupakan satu kebutuhan.
Ia mengatakan, total daya terpasang untuk dua wilayah di Sultra meliputi cabang Kendari 179.216 KW dan 63.057 KW di area cabang Baubau. Sedangkan daya mampu saat ini mencapai 172.607 Kw dan beban puncak 136.046 Kw.
"Yang pasti bahwa di Sultra, masih ada ibukota kabupaten yang belum melayani 24 jam aliran listrik yakni ibukota kabupaten Konawe Kepulauan," ujaranya
Burhanuddin menambahkan, terjadi penurunan daya mampu sebagai akibat ada beberapa pembangkit yang dalam kondisi perbaikan dan pemeliharaan rutin sehingga keluar dari sistem dan menyebabkan beberapa daerah berada pada kondisi defisit.
Sebagai contoh sistem pembangkit di area Kendari terjadi defisit 4 MW disebabkan oleh supply dari PLTU Nii Tanasa Unit I di kabupaten Konawe hanya sebesar 6 MW dari yang seharusnya 10 MW dan Unit II masih dalam tahap pemeliharaan, sedangkan Unit III masih dalam tahap pembangunan.
Di kabupaten Kolaka terjadi defisit sebagai akibat adanya ganggunan PLTD Sewa, Bombana terjadi defisit sebagai akibat adanya gangguan PLTD Sewa dan sistem area Baubau defisit terjadi di Kabupaten Buton Utara.
Gubernur Nur Alam dalam keterangan terpisah berharap kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Ketenagalistrika Kementerian ESDM untuk bersinergi dengan Pemprov Sultra terkait penyediaan tenaga listrik yang hingga kini masih sangat minim.
"Listrik sudah merupakan kebutuhan pokok dan hidup manusia, sebab hampir seluruh barang atau kegiatan manusia menggunakan listrik untuk dapat bekerja dengan baik," ujar gubernur.
Kedapan, kata Nur Alam, listrik sebagai kebutuhan mendasar, maka mulai tahun 2015 Pemprov Sultra telah menggagas dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk membangun arus laut di selat Baruta di Kabupaten Buton untuk menghasilkan tegangan listrik yang diperkirakan bisa menghasilakn hingga ratusan MW.
"Dari capaian 69,53 persen desa terlistriki tersebut pada 379.629 kepala keluarga (KK) dari total 546.024 jumlah seluruh KK di Sultra," kata Kepala Dinas ESDM Sultra, H Burhanuddin di Kendari, Kamis.
Dalam rangkaian sosialisasi Undang-undang nomor:30/2009 tentang ketenagalistrikan yang dirangkaikan dengan rapat tim percepatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan provinsi Sultra yang dibuka Gubernur Sultra, Nur Alam dan dihadiri yang mewakili Dirjen ESDM Ketenagalistrikan Zainul Arif.
Menurut Burhanuddin, masih ada sebanyak 500 desa di Sultra yang hingga kini belum terlistriki sehingga ini menjadi beban sekaligus tantangan pemerintah untuk melakukan pemerataan jangkauan listrik kepada masyarakat yang sudah merupakan satu kebutuhan.
Ia mengatakan, total daya terpasang untuk dua wilayah di Sultra meliputi cabang Kendari 179.216 KW dan 63.057 KW di area cabang Baubau. Sedangkan daya mampu saat ini mencapai 172.607 Kw dan beban puncak 136.046 Kw.
"Yang pasti bahwa di Sultra, masih ada ibukota kabupaten yang belum melayani 24 jam aliran listrik yakni ibukota kabupaten Konawe Kepulauan," ujaranya
Burhanuddin menambahkan, terjadi penurunan daya mampu sebagai akibat ada beberapa pembangkit yang dalam kondisi perbaikan dan pemeliharaan rutin sehingga keluar dari sistem dan menyebabkan beberapa daerah berada pada kondisi defisit.
Sebagai contoh sistem pembangkit di area Kendari terjadi defisit 4 MW disebabkan oleh supply dari PLTU Nii Tanasa Unit I di kabupaten Konawe hanya sebesar 6 MW dari yang seharusnya 10 MW dan Unit II masih dalam tahap pemeliharaan, sedangkan Unit III masih dalam tahap pembangunan.
Di kabupaten Kolaka terjadi defisit sebagai akibat adanya ganggunan PLTD Sewa, Bombana terjadi defisit sebagai akibat adanya gangguan PLTD Sewa dan sistem area Baubau defisit terjadi di Kabupaten Buton Utara.
Gubernur Nur Alam dalam keterangan terpisah berharap kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Ketenagalistrika Kementerian ESDM untuk bersinergi dengan Pemprov Sultra terkait penyediaan tenaga listrik yang hingga kini masih sangat minim.
"Listrik sudah merupakan kebutuhan pokok dan hidup manusia, sebab hampir seluruh barang atau kegiatan manusia menggunakan listrik untuk dapat bekerja dengan baik," ujar gubernur.
Kedapan, kata Nur Alam, listrik sebagai kebutuhan mendasar, maka mulai tahun 2015 Pemprov Sultra telah menggagas dengan Institut Teknologi Surabaya (ITS) untuk membangun arus laut di selat Baruta di Kabupaten Buton untuk menghasilkan tegangan listrik yang diperkirakan bisa menghasilakn hingga ratusan MW.