Kendari (Antara News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menghimbau kepada seluruh kepala daerah kabuptane kota untuk tidak takut apalagi ragu meminta bantuan melalui pinjaman Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementeraian Keuangan RI.
"Pinjaman dari PIP selain bunganya rendah, juga tidak terikat dengan tahun anggaran berjalan, sehingga bila ada daerah yang akan melakukan pinjaman silahkan saja demi untuk kemajuan daerah," ujaranya di Kendari, selasa.
Dalam rangkaian rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan semester I tahun 2014 tingkat provinsi yang diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sultra minus bupati Konawe selatan dan Konawe uatara itu berlangsung sehari di salah satu hotel di Kendari.
Menurut gubernur, pemprov sultra selama tiga tahun anggaran telah mendapat bantuan pinjaman PIP senilai hampir Rp400 miliar lebih dengan alokasi penganggaran pada sejumlah sarana infrastruktur yang dinilai mendesak untuk dibangun.
sebut saja rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Bahteramas di Baruga, Kota Kendari yang dibangun tahun 2010 dan kini sudah terserap pinjaman PIP hampir Rp200 miliar dan sisanya pembangunan jalan provinsi yang tersebar disejumlah kabupaten kota di sultra.
"Tentu kita berharap, pemerintah pusat khususnya melalui Kementerian Keuangan RI bisa memberi bantuan serupa melalui PIP kepada sejumlah Pemkab/kota di Sultra dengan besaranya disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk jangka waktu pengembalian plus bunganya," ujaranya.
Bupati Kolaka, Ahmad Sjafei saat memaparkan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan selama 2014, walaupun diakuinya belum melakukan pinjaman PIP, namun tidak tertutup kemungkinan di tahun 2015 pihaknya juga akan mengajukan hal serupa.
Namun demikian kata bupati, dari sembilan program unggulan di daerah penghasil nikel tersebut, program bantuan desa/kelurahan dan kecamatan sesuai dengan visi-misi sejak dilantiknya awal tahun 2014 sudah dilaksanakan.
Ia mengatakan, program bantuan desa/kelurahan masing-masing Rp250 juta dan setiap kecamatan Rp1 miliar sudah dilaksanakan di tahun ini.
Begitu pula dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TPP) juga sudah dianggarkan melalaui APBD 2014 dengan besarnya bervariasi tergantung dari jabatan serta eselon masing-masing.
Menurut Sekda Kolaka, Puito Murtopo besaran TPP yang diberikan bagi seluruh PNS yang mencapai hampir 6000-an orang itu bervariasi mulai dari golong terendah Rp250.000 per bulan hingga pejabat eselon II sebesar Rp3,5 juta perbulan
"Pinjaman dari PIP selain bunganya rendah, juga tidak terikat dengan tahun anggaran berjalan, sehingga bila ada daerah yang akan melakukan pinjaman silahkan saja demi untuk kemajuan daerah," ujaranya di Kendari, selasa.
Dalam rangkaian rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan semester I tahun 2014 tingkat provinsi yang diikuti seluruh bupati dan wali kota se-Sultra minus bupati Konawe selatan dan Konawe uatara itu berlangsung sehari di salah satu hotel di Kendari.
Menurut gubernur, pemprov sultra selama tiga tahun anggaran telah mendapat bantuan pinjaman PIP senilai hampir Rp400 miliar lebih dengan alokasi penganggaran pada sejumlah sarana infrastruktur yang dinilai mendesak untuk dibangun.
sebut saja rumah Sakit Umum daerah (RSUD) Bahteramas di Baruga, Kota Kendari yang dibangun tahun 2010 dan kini sudah terserap pinjaman PIP hampir Rp200 miliar dan sisanya pembangunan jalan provinsi yang tersebar disejumlah kabupaten kota di sultra.
"Tentu kita berharap, pemerintah pusat khususnya melalui Kementerian Keuangan RI bisa memberi bantuan serupa melalui PIP kepada sejumlah Pemkab/kota di Sultra dengan besaranya disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk jangka waktu pengembalian plus bunganya," ujaranya.
Bupati Kolaka, Ahmad Sjafei saat memaparkan capaian kinerja dan evaluasi pembangunan selama 2014, walaupun diakuinya belum melakukan pinjaman PIP, namun tidak tertutup kemungkinan di tahun 2015 pihaknya juga akan mengajukan hal serupa.
Namun demikian kata bupati, dari sembilan program unggulan di daerah penghasil nikel tersebut, program bantuan desa/kelurahan dan kecamatan sesuai dengan visi-misi sejak dilantiknya awal tahun 2014 sudah dilaksanakan.
Ia mengatakan, program bantuan desa/kelurahan masing-masing Rp250 juta dan setiap kecamatan Rp1 miliar sudah dilaksanakan di tahun ini.
Begitu pula dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan (TPP) juga sudah dianggarkan melalaui APBD 2014 dengan besarnya bervariasi tergantung dari jabatan serta eselon masing-masing.
Menurut Sekda Kolaka, Puito Murtopo besaran TPP yang diberikan bagi seluruh PNS yang mencapai hampir 6000-an orang itu bervariasi mulai dari golong terendah Rp250.000 per bulan hingga pejabat eselon II sebesar Rp3,5 juta perbulan