Kendari (Antara News) - DPRD Sulawesi Tenggara sepakat bahwa penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2014 berorintasi serta berbasis kinerja.
"Tolak ukur keberhasilannya adalah `performence`, yaitu prestasi, tujuan atau hasil dengan penggunaan anggaran secara efesien, tepat guna dan tepat sasaran," kata Ketua komisi IV DPRD Sultra, H Abubakar Lagu, di Kendari Jumat.
Politisi Partai Keadilan Sultra itu mengatakan, dari kemajuan yang dicapai pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Sultra, Nur Alam-Saleh Lasata, yang berkomitmen untuk menaikkan pendapata asli daerah (PAD) perlu diapresiasi.
"Komitmen Untuk menaikkan PAD sebesar 7,75 persen yakni dari Rp529,18 miliar menjadi Rp570,19 miliar harus didukung oleh semua pihak terutama dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.
Peningkatan PAD itu bersumber dari hasil pengelolan retribusi daerah mengingat posisi retribusi daerah pada semester satu belum mencapai angka 50 persen dari yang ditargetkan, sehingga perlu kerja keras dari seluruh SKPD-SKPD.
Lebih jauh Abubakar mengatakan, terobosan dibidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sultra yang tahun 2014 ini diprediksi Bank Indonesia hanya mencapai 5,75 persen plus-minus 1 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata 3 tahun sebelumnya yang mencapai 8,97 persen.
Terkait tata kelola aset pemprov, katanya juga semakin baik, hal ini dibuktikan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dari BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2013.
Namun demikian, terkait masalah aset, kata anggota DPRD yang kembali terpilih periode 2014-2019 ini masih adanya aset yang terkesan belum medapatkan perhatian dari sisi peruntukan maupun pengelolaannya secara maksimal adalah eks rumah sakit umum daerah, Pusat promosi dan informasi daerah (P2ID) dan stadioan Lakidenda yang semuanya terkesan tak terurus lagi.
"Tolak ukur keberhasilannya adalah `performence`, yaitu prestasi, tujuan atau hasil dengan penggunaan anggaran secara efesien, tepat guna dan tepat sasaran," kata Ketua komisi IV DPRD Sultra, H Abubakar Lagu, di Kendari Jumat.
Politisi Partai Keadilan Sultra itu mengatakan, dari kemajuan yang dicapai pemerintahan gubernur dan wakil gubernur Sultra, Nur Alam-Saleh Lasata, yang berkomitmen untuk menaikkan pendapata asli daerah (PAD) perlu diapresiasi.
"Komitmen Untuk menaikkan PAD sebesar 7,75 persen yakni dari Rp529,18 miliar menjadi Rp570,19 miliar harus didukung oleh semua pihak terutama dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.
Peningkatan PAD itu bersumber dari hasil pengelolan retribusi daerah mengingat posisi retribusi daerah pada semester satu belum mencapai angka 50 persen dari yang ditargetkan, sehingga perlu kerja keras dari seluruh SKPD-SKPD.
Lebih jauh Abubakar mengatakan, terobosan dibidang ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sultra yang tahun 2014 ini diprediksi Bank Indonesia hanya mencapai 5,75 persen plus-minus 1 persen atau lebih rendah dibanding rata-rata 3 tahun sebelumnya yang mencapai 8,97 persen.
Terkait tata kelola aset pemprov, katanya juga semakin baik, hal ini dibuktikan dengan capaian opini wajar tanpa pengecualiaan (WTP) dari BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2013.
Namun demikian, terkait masalah aset, kata anggota DPRD yang kembali terpilih periode 2014-2019 ini masih adanya aset yang terkesan belum medapatkan perhatian dari sisi peruntukan maupun pengelolaannya secara maksimal adalah eks rumah sakit umum daerah, Pusat promosi dan informasi daerah (P2ID) dan stadioan Lakidenda yang semuanya terkesan tak terurus lagi.