Jakarta, (Antara News) - Kadin Indonesia mendesak Pemerintah untuk mempercepat pembentukan Badan Urusan Logistik (Bulog) perikanan untuk meningkatkan kualitas industri perikanan agar mampu bersaing di pasar internasional.
"Pembentukan Bulog Perikanan harus menjadi salah satu agenda Pemerintahan yang baru, karena kalau tidak maka sektor perikanan dan kelautan semakin jauh tertinggal dari negara lain," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Kelautan Kadin, Yugi Prayanto, saat berbincang-bincang dengan media, di Menara Kadin, Jakarta, Senin.
Menurut Yugi, ketertinggalan nelayan-nelayan Indonesia dari negara lain karena minimnya infrastruktur mulai dari fasilitas penangkapan hingga pascatangkapan.
"Bulog Perikanan dapat menjadi penyangga harga ikan, sehingga nelayan memperoleh pendapatan yang maksimal," ujarnya.
Nelayan saat ini masih terbelenggu soal sulitnya mendapat bahan bakar solar bersubsidi dan termasuk minimnya akses terhadap fasilitas pinjaman keuangan. Mengakibatkan nelayan semakin sulit untuk bangkit," ujarnya.
Demikian juga pada pascapenangkapan, hampir di semua wiilayah minim tempat penampungan ikan dengan fasilitas pendingin (cold storage), sehingga memaksa para nelayan menjual hasil tangkapan kepada para tengkulak karena jika tidak dijual maka akan membusuk.
Setelah itu, infrastruktur lainnya adalah pasokan listrik, karena akan percuma jadinya "cold storage" tersedia dalam jumlah memadai tetapi listrik tidak tersedia.
"Jadi soal perikanan harus diselesaikan secara komprehensif dari hulu hingga hilir," teganya.
Untuk itulah Kadin Indonesia mendesak Pemerintahan mendatang lebih serius mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, karena potensinya yang mencapai sekitar Rp255 triliun per tahun belum digarap maksimal.
"Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan dan kelautan selama ini masih belum optimal dan belum dijadikan sebagai prioritas," katanya.
Selama ini potensi ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia baru digarap sekitar 10 persen, atau sekitar Rp25,5 triliun per tahun.
Padahal tambahnya, peluang mengembangkan bidang kelautan dan perikanan sangat besar, tercemin dari luasnya wilayah laut Indonesia dan ragam hayati yang terkandung di dalamnya.
Potensi pengembangan meliputi perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio teknologi, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, jasa kelautan, infrastruktur laut, pengembangan pulau-pulau kecil.
"Pembentukan Bulog Perikanan harus menjadi salah satu agenda Pemerintahan yang baru, karena kalau tidak maka sektor perikanan dan kelautan semakin jauh tertinggal dari negara lain," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Kelautan Kadin, Yugi Prayanto, saat berbincang-bincang dengan media, di Menara Kadin, Jakarta, Senin.
Menurut Yugi, ketertinggalan nelayan-nelayan Indonesia dari negara lain karena minimnya infrastruktur mulai dari fasilitas penangkapan hingga pascatangkapan.
"Bulog Perikanan dapat menjadi penyangga harga ikan, sehingga nelayan memperoleh pendapatan yang maksimal," ujarnya.
Nelayan saat ini masih terbelenggu soal sulitnya mendapat bahan bakar solar bersubsidi dan termasuk minimnya akses terhadap fasilitas pinjaman keuangan. Mengakibatkan nelayan semakin sulit untuk bangkit," ujarnya.
Demikian juga pada pascapenangkapan, hampir di semua wiilayah minim tempat penampungan ikan dengan fasilitas pendingin (cold storage), sehingga memaksa para nelayan menjual hasil tangkapan kepada para tengkulak karena jika tidak dijual maka akan membusuk.
Setelah itu, infrastruktur lainnya adalah pasokan listrik, karena akan percuma jadinya "cold storage" tersedia dalam jumlah memadai tetapi listrik tidak tersedia.
"Jadi soal perikanan harus diselesaikan secara komprehensif dari hulu hingga hilir," teganya.
Untuk itulah Kadin Indonesia mendesak Pemerintahan mendatang lebih serius mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, karena potensinya yang mencapai sekitar Rp255 triliun per tahun belum digarap maksimal.
"Keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan dan kelautan selama ini masih belum optimal dan belum dijadikan sebagai prioritas," katanya.
Selama ini potensi ekonomi perikanan dan kelautan Indonesia baru digarap sekitar 10 persen, atau sekitar Rp25,5 triliun per tahun.
Padahal tambahnya, peluang mengembangkan bidang kelautan dan perikanan sangat besar, tercemin dari luasnya wilayah laut Indonesia dan ragam hayati yang terkandung di dalamnya.
Potensi pengembangan meliputi perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bio teknologi, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral, jasa kelautan, infrastruktur laut, pengembangan pulau-pulau kecil.