Kendari (Antara News) - Wali Kota Kendari, Dr Ir. H Asrun, M.Eng mengatakan, setelah dua tahun berturut-turut (2011-2012) BPK RI Perwakilan Sultra memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP), 2013 optimistis meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Saya yakini dengan prestasi yang sudah dua tahun mendapat WDP, maka untuk naik menjadi WTP sudah sangat wajar," katanya di Kendari, Sabtu, setelah pada (28/3) Pemkot Kendari menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di kantor BPK RI Perwakilan Sultra.
Menurut wali kota, selama satu tahun terakhir pihaknya telah bekerja maksimal merampungkan seluruh kekurangan yang menjadi permintaan BPK, yakni bukti dokumen Aset yang menjadi kendala menuju WTP.
"Kendala yang paling utama adalah masalah aset. Aset ini memang tidak saja di periode saya selaku wali kota yang sudah memasuki dua periode, tetapi sejak berdirinya Kota Kendari, sehingga dokumen itulah yang harus membuat kami kerja keras mencari dokumen kendaraan seperti BPKB Mobil dan Motor dan itu semua harus ada, dan kadangkala aset kita terjadi ganda masuk saat di input," ungkap Asrun.
Ia mengatakan, permasalahan aset itu tidak hanya dialami Pemkot Kendari, tetapi hampir seluruh wilayah kabupaten kota, termasuk Pemprov Sultra dan bahkan di seluruh tanah air, kasusnya sama.
Selain aset, kata Wali Kota, pihaknya juga terus memperketat sistem pengelolaan keuangan, meski setiap tahunnya mendapat penilaian baik dari BPK.
"Untuk tata kelola keuangan sudah beberapa tahun terakhir terus mendapat nilai yang baik, namun demikian kita juga tidak bisa lengah karena hal itu salah satu penilaian atas penggunaan anggaran," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih mengatakan, semua yang menjadi anjuran BPK RI terhadap sistem pengelolaan keuangan yang rapih, pihaknya telah menjalankan dan dirinya sangat yakin jika tata kelola keuangan Kota Kendari masih tetap mendapat nilai baik.
"Tentu kita yakini dan optimistis tata kelola keuangan tidak menjadi hambatan menuju WTP, karena semua yang dianjurkan BPK RI telah kami tuntaskan. Bahkan, kinerja staf kami selama ini, intensitasnya bertambah dan itu dilakukan demi tanggung jawab menuju prestasi," ujar Fatmawati.
"Saya yakini dengan prestasi yang sudah dua tahun mendapat WDP, maka untuk naik menjadi WTP sudah sangat wajar," katanya di Kendari, Sabtu, setelah pada (28/3) Pemkot Kendari menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di kantor BPK RI Perwakilan Sultra.
Menurut wali kota, selama satu tahun terakhir pihaknya telah bekerja maksimal merampungkan seluruh kekurangan yang menjadi permintaan BPK, yakni bukti dokumen Aset yang menjadi kendala menuju WTP.
"Kendala yang paling utama adalah masalah aset. Aset ini memang tidak saja di periode saya selaku wali kota yang sudah memasuki dua periode, tetapi sejak berdirinya Kota Kendari, sehingga dokumen itulah yang harus membuat kami kerja keras mencari dokumen kendaraan seperti BPKB Mobil dan Motor dan itu semua harus ada, dan kadangkala aset kita terjadi ganda masuk saat di input," ungkap Asrun.
Ia mengatakan, permasalahan aset itu tidak hanya dialami Pemkot Kendari, tetapi hampir seluruh wilayah kabupaten kota, termasuk Pemprov Sultra dan bahkan di seluruh tanah air, kasusnya sama.
Selain aset, kata Wali Kota, pihaknya juga terus memperketat sistem pengelolaan keuangan, meski setiap tahunnya mendapat penilaian baik dari BPK.
"Untuk tata kelola keuangan sudah beberapa tahun terakhir terus mendapat nilai yang baik, namun demikian kita juga tidak bisa lengah karena hal itu salah satu penilaian atas penggunaan anggaran," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Kendari, Fatmawati Faqih mengatakan, semua yang menjadi anjuran BPK RI terhadap sistem pengelolaan keuangan yang rapih, pihaknya telah menjalankan dan dirinya sangat yakin jika tata kelola keuangan Kota Kendari masih tetap mendapat nilai baik.
"Tentu kita yakini dan optimistis tata kelola keuangan tidak menjadi hambatan menuju WTP, karena semua yang dianjurkan BPK RI telah kami tuntaskan. Bahkan, kinerja staf kami selama ini, intensitasnya bertambah dan itu dilakukan demi tanggung jawab menuju prestasi," ujar Fatmawati.