Wangiwangi (Antara News) - Sebanyak 177,84 juta penduduk Indonesia saat ini telah memiliki jaminan sosial kesehatan (Jamkes), termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nasfiah Mboi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Wakatobi, Hugua pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 di Wangiwangi, Minggu.
Pada HKN yang dirangkaikan dengan Hari Pahlawan Nasional ke_68 itu, Menkes mengatakan yang memberikan pelayanan kesehatan penduduk yang sudah memiliki Jamkes tersebut saat ini di seluruh tanah air telah tersedia rumah 2.186 rumah sakit.
Selain itu kata dia, juga tersedia 9.599 Puskemas, 23.225 Puskemas Pembantu, 54.704 Pos Kesehatan Desa, dan 276.688 Pos Pelayanan Kesehatan terpadu (Posyandu).
"Dari waktu ke waktu kita akan terus berupaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Sehingga disparitas pelayanan kesehaatan antarwilayah, antarkelompok dan antartingkat sosial ekonomi bisa terhapus," katanya.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan upaya-upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan berhasil mencapai beberapa sasaran dan keberhasilan.
Beberapa sasaran tersebut lanjutnya antara lain eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanganan HIV/AIDS, meningkatkan gizi dan mempercepat upaya pencapaian tujuan milenium.
"Kita bertekad untuk sungguh-sungguh mencapai sasaran-sasaran tersebut tepat waktu, bahkan jika memungkinkan bisa lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan," katanya.
Berbagai upaya besar tersebut kata dia, hanya mungkin terwujud dan sukses, jika mendapat dukungkan penuh dari jajaran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu tegas Menkes, para kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota hingga camat dan kepala desa/lurah dimintas terus meningkatkan kepeduliannya pada pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian, semangat dan motivasi kepada seluruh petugas kesehatan termasuk memotivasi rakyat agar berperilaku bersih dan sehat.
"Kepedulian para kepala daerah terhadap pembangunan kesehatan ini hendaknya diwujudkan dengan memberikan alokasi anggara kesehatan melalui APBD masing-masing," katanya.
Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nasfiah Mboi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Bupati Wakatobi, Hugua pada peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 di Wangiwangi, Minggu.
Pada HKN yang dirangkaikan dengan Hari Pahlawan Nasional ke_68 itu, Menkes mengatakan yang memberikan pelayanan kesehatan penduduk yang sudah memiliki Jamkes tersebut saat ini di seluruh tanah air telah tersedia rumah 2.186 rumah sakit.
Selain itu kata dia, juga tersedia 9.599 Puskemas, 23.225 Puskemas Pembantu, 54.704 Pos Kesehatan Desa, dan 276.688 Pos Pelayanan Kesehatan terpadu (Posyandu).
"Dari waktu ke waktu kita akan terus berupaya meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu. Sehingga disparitas pelayanan kesehaatan antarwilayah, antarkelompok dan antartingkat sosial ekonomi bisa terhapus," katanya.
Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan upaya-upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan berhasil mencapai beberapa sasaran dan keberhasilan.
Beberapa sasaran tersebut lanjutnya antara lain eradikasi polio, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penanganan HIV/AIDS, meningkatkan gizi dan mempercepat upaya pencapaian tujuan milenium.
"Kita bertekad untuk sungguh-sungguh mencapai sasaran-sasaran tersebut tepat waktu, bahkan jika memungkinkan bisa lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan," katanya.
Berbagai upaya besar tersebut kata dia, hanya mungkin terwujud dan sukses, jika mendapat dukungkan penuh dari jajaran pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karena itu tegas Menkes, para kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota hingga camat dan kepala desa/lurah dimintas terus meningkatkan kepeduliannya pada pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian, semangat dan motivasi kepada seluruh petugas kesehatan termasuk memotivasi rakyat agar berperilaku bersih dan sehat.
"Kepedulian para kepala daerah terhadap pembangunan kesehatan ini hendaknya diwujudkan dengan memberikan alokasi anggara kesehatan melalui APBD masing-masing," katanya.