Kendari (Antara News) - Direktur Walhi Sulawesi Tenggara (Sultra), Susianti Kamil, meminta pihak kepolisian serius menangani pelanggaran usaha pertambangan yang beroperasi di daerah itu.
Pernyataan itu disampaikan pada acara Seminar nasional pertambangan yang dilakukan oleh Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Sultra bekerja sama dengan SKH Rakyat Sultra, di Kendari, Selasa.
"Sampai saat ini belum pernah kita mendapatkan pengusaha tambang yang tertangkap atau ditangani aparat penegak hukum akibat tidak memiliki pelabuhan atau terminal khusus," katanya.
Selain itu, katanya, pihaknya sudah memiliki data perusahaan tambang yang belum memiliki izin pembanguan prlabuhan, belum ada izin operasional pelabuhan dan izin prinsip pelabuhan dari kementerian perhubungan, tetapi mereka sudah melakukan pengapalan.
"Itu jelas-jelas pelanggaran. Tetapi rupanya aparat kepolisian belum ada yang ditangani aecara serius," ujarnya.
Peserta seminar lainnya, Slamet Riadi menyoroti, banyak perusahaan tambang yang merambah kawasan hutan lindung, tetapi belum ada upaya jelas yang muncul kepermukaan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menuntaskannya.
"Yang kita temukan di lapangan adalah warga yang ditangkap karena menebang sebatang pohon di kawasan hutang lindung," katanya.
Keberadaan tambang di Sultra, kata anggota DPRD Sultra ini, justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena umumnya pemilik tambang tidak melakuan penambangan secara benar sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tentang mineral dan batubara.
"Oleh karena itu, kita berharap agar pemilik tambang bisa aktif mengikuti kegiatan seperti ini agar bisa saling memberi masukan tentang pengelolaan tambang yang benar sehingga meminimalisir dampah buruk bagi warga sekitar," katanya.
Pernyataan itu disampaikan pada acara Seminar nasional pertambangan yang dilakukan oleh Asosiasi Nikel Indonesia (ANI) Sultra bekerja sama dengan SKH Rakyat Sultra, di Kendari, Selasa.
"Sampai saat ini belum pernah kita mendapatkan pengusaha tambang yang tertangkap atau ditangani aparat penegak hukum akibat tidak memiliki pelabuhan atau terminal khusus," katanya.
Selain itu, katanya, pihaknya sudah memiliki data perusahaan tambang yang belum memiliki izin pembanguan prlabuhan, belum ada izin operasional pelabuhan dan izin prinsip pelabuhan dari kementerian perhubungan, tetapi mereka sudah melakukan pengapalan.
"Itu jelas-jelas pelanggaran. Tetapi rupanya aparat kepolisian belum ada yang ditangani aecara serius," ujarnya.
Peserta seminar lainnya, Slamet Riadi menyoroti, banyak perusahaan tambang yang merambah kawasan hutan lindung, tetapi belum ada upaya jelas yang muncul kepermukaan yang dilakukan oleh kepolisian untuk menuntaskannya.
"Yang kita temukan di lapangan adalah warga yang ditangkap karena menebang sebatang pohon di kawasan hutang lindung," katanya.
Keberadaan tambang di Sultra, kata anggota DPRD Sultra ini, justru menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena umumnya pemilik tambang tidak melakuan penambangan secara benar sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang tentang mineral dan batubara.
"Oleh karena itu, kita berharap agar pemilik tambang bisa aktif mengikuti kegiatan seperti ini agar bisa saling memberi masukan tentang pengelolaan tambang yang benar sehingga meminimalisir dampah buruk bagi warga sekitar," katanya.
Pada acara seminar yang menampilkan keynote speech, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Ngadino, dan nara sumber Irjen Pol (Purn) Untung S Radjab, Prof Juajir Sumardi, Prof La Ode Husain itu, juga mendapatkan sorotan dari mantan Kapolda Sultra, Brigjen Pol (Purn) Edi Susilo dan aktivis pemuda dari Kabupaten Konawe Utara mensinyalir penyebab bencana banjir di Sultra baru-baru ini akibat maraknya kegiatan pertambangan.