Kendari, (Antara News) - Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida menyatakan pemekaran lima calon daerah otonom baru yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya oleh DPR RI bersama pemerintah, tergantung dari persetujuan bupati kabupaten bersangkutan.
"Bola pemekaran wilayah yang masih tersisa lima daerah di seluruh Indonesia, saat ini sudah berada di tangan bupati kabupaten yang mengajukan permohonan mekar bersama pemerintah pusat, termasuk DPD RI" katanya di Kendari, Sabtu.
Menurut La Ode, lima calon daerah otonom baru yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yakni empat calon kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan satu calon kabupaten di Sumatera Selatan.
Keempat calon kabupaten di Sultra yakni calon kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan (Kabupaten Buton), Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha (Kabupaten Muna), sedangkan di Sumatera Selatan kabupaten Musirawas Utara.
"Kesepakatan pada pembahasan pemekaran daerah yang menyetujui dua kabupaten baru, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sultra dan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, lima calon daerah pemekaran itu akan dibahas kembali pada masa sidang berikutnya, dengan catatan yang mengusulkan dua kabupaten seperti Kabupaten Buton dan Muna, hanya akan disetujui satu kabupaten," katanya.
Artinya ujar Laode, pada masa sidang berikutnya yang direncanakan Juli 2013 mentandatang, pemerintah masih akan menyetujui tiga calon kabupaten otonom baru, yakni dua di Sultra dan satu di Sumatera Selatan.
"Kabupaten mana di antara empat calon kabupaten pemekaran di Sultra yang akan mendapat persetujuan, pemerintah bersama bupati kabupaten bersangkutan, akan melihat tingkat kelayakan dari calon kabupaten tersebut untuk mekar," katanya.
Tentu ujarnya, bupati kabupaten bersangkutanlah yang mengetahui persis kondisi wilayah yang diusulkan mekar tersebut, meski persyaratan administrasi, semuanya sudah memenuhi syarat.
Ia mengingatkan masyarakat di wilayah kabupaten yang diusulkan mekar tersebut untuk tidak menggelar aksi demo lagi, dengan alasan menuntu pemekaran.
Sebab aksi demo menuntut pemakaran wilayah dengan menghujat bupati dan anggota DPRD setempat kata dia, hanya akan buang-buang energi saja.
Laode juga meningatkan masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan dana kepada panitia pemekaran wilayah, karena hal itu hanya akan menghambat daerah bersangkutan untuk dimekarkan.
"Pemekaran daerah tidak boleh membebani rakyat, apa pun alasannya tidak dapat dibernarkan," katanya.
"Bola pemekaran wilayah yang masih tersisa lima daerah di seluruh Indonesia, saat ini sudah berada di tangan bupati kabupaten yang mengajukan permohonan mekar bersama pemerintah pusat, termasuk DPD RI" katanya di Kendari, Sabtu.
Menurut La Ode, lima calon daerah otonom baru yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yakni empat calon kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan satu calon kabupaten di Sumatera Selatan.
Keempat calon kabupaten di Sultra yakni calon kabupaten Buton Tengah, Buton Selatan (Kabupaten Buton), Kabupaten Muna Barat dan Kota Raha (Kabupaten Muna), sedangkan di Sumatera Selatan kabupaten Musirawas Utara.
"Kesepakatan pada pembahasan pemekaran daerah yang menyetujui dua kabupaten baru, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sultra dan Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, lima calon daerah pemekaran itu akan dibahas kembali pada masa sidang berikutnya, dengan catatan yang mengusulkan dua kabupaten seperti Kabupaten Buton dan Muna, hanya akan disetujui satu kabupaten," katanya.
Artinya ujar Laode, pada masa sidang berikutnya yang direncanakan Juli 2013 mentandatang, pemerintah masih akan menyetujui tiga calon kabupaten otonom baru, yakni dua di Sultra dan satu di Sumatera Selatan.
"Kabupaten mana di antara empat calon kabupaten pemekaran di Sultra yang akan mendapat persetujuan, pemerintah bersama bupati kabupaten bersangkutan, akan melihat tingkat kelayakan dari calon kabupaten tersebut untuk mekar," katanya.
Tentu ujarnya, bupati kabupaten bersangkutanlah yang mengetahui persis kondisi wilayah yang diusulkan mekar tersebut, meski persyaratan administrasi, semuanya sudah memenuhi syarat.
Ia mengingatkan masyarakat di wilayah kabupaten yang diusulkan mekar tersebut untuk tidak menggelar aksi demo lagi, dengan alasan menuntu pemekaran.
Sebab aksi demo menuntut pemakaran wilayah dengan menghujat bupati dan anggota DPRD setempat kata dia, hanya akan buang-buang energi saja.
Laode juga meningatkan masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan dana kepada panitia pemekaran wilayah, karena hal itu hanya akan menghambat daerah bersangkutan untuk dimekarkan.
"Pemekaran daerah tidak boleh membebani rakyat, apa pun alasannya tidak dapat dibernarkan," katanya.