Kendari, (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam meminta Dinas Koperasi dan UKM Sultra mengaktifkan kembali Koperasi Pegawai Negeri (KPN).
"Selama ini kita sibuk mengurus koperasi lain, sementara koperasi pegawai negeri dibiarkan mati suri, tidak ada lagi yang mengelolanya," kata Nur Alam di Kendari, Kamis.
Nur Alam berharap KPN dijadikan sebagai gerakan yang dilandasi kepentingan bersama dalam suatu wadah sehingga tujuan dari koperasi sebagai bentuk simpan pinjam bisa berkembang pada masa yang akan datang.
"Untuk mengaktifkan KPN tersebut, pengurus KPN yang ditunjuk dalam mengelola keuangan adalah mereka yang memiliki kompetensi sumber daya manusia (SDM), sehingga pengelolaan keuangan KPN dapat berjalan dengan baik," katanya.
Nur Alam juga berharap ada penambahan koperasi di Sultra, dalam artian koperasi yang kuat dan sehat sehingga bisa mengantarkan anggotanya kepada kehidupan sejahtera.
"Pertambahan yang kita inginkan bukan hanya papan nama, tetapi koperasi yang jelas pengurusnya, jelas usahanya dan jelas prospeknya," katanya.
Gubernur juga meminta Dinas Koperasi untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Perkebunan agar lembaga ekonomi sejahtera masyarakat kakao yang sudah dibentuk selama ini di beberapa kabupaten di Sultra, dijadikan koperasi.
"Lembaga ekonomi sejahtera masyarakat kakao sudah jelas anggota dan usahanya, tinggal kita tingkatkan lembaga hukumnya agar mereka tergabung dalam koperasi," ujarnya. (Ant).
"Selama ini kita sibuk mengurus koperasi lain, sementara koperasi pegawai negeri dibiarkan mati suri, tidak ada lagi yang mengelolanya," kata Nur Alam di Kendari, Kamis.
Nur Alam berharap KPN dijadikan sebagai gerakan yang dilandasi kepentingan bersama dalam suatu wadah sehingga tujuan dari koperasi sebagai bentuk simpan pinjam bisa berkembang pada masa yang akan datang.
"Untuk mengaktifkan KPN tersebut, pengurus KPN yang ditunjuk dalam mengelola keuangan adalah mereka yang memiliki kompetensi sumber daya manusia (SDM), sehingga pengelolaan keuangan KPN dapat berjalan dengan baik," katanya.
Nur Alam juga berharap ada penambahan koperasi di Sultra, dalam artian koperasi yang kuat dan sehat sehingga bisa mengantarkan anggotanya kepada kehidupan sejahtera.
"Pertambahan yang kita inginkan bukan hanya papan nama, tetapi koperasi yang jelas pengurusnya, jelas usahanya dan jelas prospeknya," katanya.
Gubernur juga meminta Dinas Koperasi untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Perkebunan agar lembaga ekonomi sejahtera masyarakat kakao yang sudah dibentuk selama ini di beberapa kabupaten di Sultra, dijadikan koperasi.
"Lembaga ekonomi sejahtera masyarakat kakao sudah jelas anggota dan usahanya, tinggal kita tingkatkan lembaga hukumnya agar mereka tergabung dalam koperasi," ujarnya. (Ant).