Kolaka (ANTARA News) - Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka masih kekurangan tenaga polisi kehutanan yang merupakan tenaga inti di lapangan saat melakukan pengawasan dan pengendalian kerusakan hutan.
Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kolaka Sujianto di Kolaka, Senin, mengatakan, tenaga polisi kehutanan (Polhut) yang ada saat ini tidak sebanding luas hutan yang harus diawasi.
"Coba bayangkan hutan di wilayah Kolaka memiliki luas sekitar 581.000 hektare, sementara tenaga polisi kehutanan yang ada hanya 23 orang," katanya.
Padahal Idealnya, kata dia, satu personel anggota Polhut harus menjaga dan mengawasi kurang lebih 5.000 hektare kawasan hutan.
"Jangan heran kalau memang banyak terjadi perambahan di wilayah hutan. Itupun juga masih sangat luas untuk diawasi," ujarnya.
Sujiono juga menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan permintaan penambahan anggota polisi kehutanan kepada pihak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi agar jika ada penerimaan pegawai negeri baru, bisa membuka formasi tenaga polisi kehutanan.
"Kabupaten Kolaka membutuhkan sedikitnya 105 personel Polhut untuk bisa melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan yang ada di daerah ini," ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar permintaan ini bisa direalisasikan oleh pihak kementerian terkait untuk membantu menangani permasalahan hutan di Kolaka. (Ant).
Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kolaka Sujianto di Kolaka, Senin, mengatakan, tenaga polisi kehutanan (Polhut) yang ada saat ini tidak sebanding luas hutan yang harus diawasi.
"Coba bayangkan hutan di wilayah Kolaka memiliki luas sekitar 581.000 hektare, sementara tenaga polisi kehutanan yang ada hanya 23 orang," katanya.
Padahal Idealnya, kata dia, satu personel anggota Polhut harus menjaga dan mengawasi kurang lebih 5.000 hektare kawasan hutan.
"Jangan heran kalau memang banyak terjadi perambahan di wilayah hutan. Itupun juga masih sangat luas untuk diawasi," ujarnya.
Sujiono juga menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan permintaan penambahan anggota polisi kehutanan kepada pihak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi agar jika ada penerimaan pegawai negeri baru, bisa membuka formasi tenaga polisi kehutanan.
"Kabupaten Kolaka membutuhkan sedikitnya 105 personel Polhut untuk bisa melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan yang ada di daerah ini," ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar permintaan ini bisa direalisasikan oleh pihak kementerian terkait untuk membantu menangani permasalahan hutan di Kolaka. (Ant).