Kendari (ANTARA News) - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terbaik di Indonesia.
Gubernur Sultra Nur Alam, di Kendari, Rabu malam, mengatakan Provinsi Sultra menjadi daerah yang terbaik dari empat provinsi percontohan pelaksanaan LPSE di Indonesia.
"Sulawesi Tenggara mengungguli tiga daerah lainnya yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan LPSE," kata Nur Alam sembari menunjukan piagam penghargaan atau "reward" pelaksanaan LPSE terbaik Indonesia.
Ia menjelaskan, "reward" tersebut merupakan prestasi Sultra dalam pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik, paling banyak melakukan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan sedikit melakukan konsultasi.
"Artinya dari sisi akuntabilitas dan transparansi, seluruh pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan selama kurang lebih tiga tahun, sudah memenuhi syarat dalam ketentuan LPSE, yang bisa menghindarkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme antara penyelenggara pengadaan di pemerintah dan pihak mitra," katanya.
Nur Alam mengaku, prestasi itu merupakan kado menjelang akhir jabatannya sebagai Gubernur Sultra yang akan berakhir pada 18 Februari 2013.
"Capaian ini merupakan salah satu tujuan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai program prioritas terutama dalam reformasi birokrasi dan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Diberlakukannya Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui LPSE, kata Nur Alam, menegaskan bahwa setiap transaksi hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, hal ini memberikan peluang bagi penyedia jasa untuk memperluas kiprahnya ke seluruh Indonesia. (Ant).
Gubernur Sultra Nur Alam, di Kendari, Rabu malam, mengatakan Provinsi Sultra menjadi daerah yang terbaik dari empat provinsi percontohan pelaksanaan LPSE di Indonesia.
"Sulawesi Tenggara mengungguli tiga daerah lainnya yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan LPSE," kata Nur Alam sembari menunjukan piagam penghargaan atau "reward" pelaksanaan LPSE terbaik Indonesia.
Ia menjelaskan, "reward" tersebut merupakan prestasi Sultra dalam pengadaan barang dan jasa melalui layanan pengadaan secara elektronik, paling banyak melakukan pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dan sedikit melakukan konsultasi.
"Artinya dari sisi akuntabilitas dan transparansi, seluruh pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan selama kurang lebih tiga tahun, sudah memenuhi syarat dalam ketentuan LPSE, yang bisa menghindarkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme antara penyelenggara pengadaan di pemerintah dan pihak mitra," katanya.
Nur Alam mengaku, prestasi itu merupakan kado menjelang akhir jabatannya sebagai Gubernur Sultra yang akan berakhir pada 18 Februari 2013.
"Capaian ini merupakan salah satu tujuan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagai program prioritas terutama dalam reformasi birokrasi dan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Diberlakukannya Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui LPSE, kata Nur Alam, menegaskan bahwa setiap transaksi hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah, hal ini memberikan peluang bagi penyedia jasa untuk memperluas kiprahnya ke seluruh Indonesia. (Ant).