Andoolo (ANTARA News) - Dana yang terserap melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mencapai Rp194,350 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Konawe Selatan, Dr Sahlul, di Andoolo mengatakan, dari total dana PNPM-MP masuk itu selama tujuh tahun terakhir (2006-2012) meliputi Rp159,480 miliar melalui APBN dan Rp34,870 miliar APBD.
Ia menyebutkan, pada tahun pertama 2006 dana PNPM-MP melalui APBN sebesar Rp1,400 miliar, sementara APBD sebesar Rp350 juta pada dua kecamatan.
Selain itu tahun 2007 meningkat tajam sebesar Rp5,400 miliar dari dana APBN dan APBB naik menjadi Rp1,350 miliar yang mendanai pada enam kecamatan.
Tahun 2008 juga meningkat hampir tiga kali lipat yakni sebesar Rp12,400 miliar bersumber dari APBN dan Rp3,100 miliar dari dana APBD untuk tujuh kecamatan.
Tahun 2009 dan 2010 juga mengalami peningkatan cukup besar dana APBN masing-masing Rp32,800 miliar dan Rp37,600 miliar sementara dana APBD juga mengalami kenaikan masing-masing Rp8,200 miliar di tahun 2009 untuk 20 kecamatan dan Rp9,400 miliar untuk 20 kecamatan di tahun 2010.
Sementara di tahun 2011 dan 2012 alokasi dana PNPM-MP yang terserap dari APBN juga terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin berkembangnya pemekaran wilayah kecamatan dan desa.
Pada tahun 2011 dana APBN naik menjadi Rp33,880 miliar sementara dari APBD Rp8,470 miliar pada 22 kecamatan dan pada tahun 2012 dana APBN kembali naik menjadi Rp36,000 miliar.
Sedangkan dana pendampung dari APBD justru mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp4,000 miliar pada 22 kecamatan.
Menurut Sahlul, penyerapan program PNPM-MP di Konawe Selatan dinilai masih tergolong cukup baik, terbukti dana yang masuk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
"Masyarakat Konawe Selatan, sangat merasakan dampak kemajuan dan perubahan yang berarti terhadap program bantuan PNPM-MP itu. Namun dibalik semua itu, masyarakat juga tidak harus terlena karena yang namanya bantuan bergulir itu tetap merupakan utang dan seterusnya digulirkan kembali pada desa dan kelurahan yang belum tersentuh program itu," ujarnya. (Ant).
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKD) Konawe Selatan, Dr Sahlul, di Andoolo mengatakan, dari total dana PNPM-MP masuk itu selama tujuh tahun terakhir (2006-2012) meliputi Rp159,480 miliar melalui APBN dan Rp34,870 miliar APBD.
Ia menyebutkan, pada tahun pertama 2006 dana PNPM-MP melalui APBN sebesar Rp1,400 miliar, sementara APBD sebesar Rp350 juta pada dua kecamatan.
Selain itu tahun 2007 meningkat tajam sebesar Rp5,400 miliar dari dana APBN dan APBB naik menjadi Rp1,350 miliar yang mendanai pada enam kecamatan.
Tahun 2008 juga meningkat hampir tiga kali lipat yakni sebesar Rp12,400 miliar bersumber dari APBN dan Rp3,100 miliar dari dana APBD untuk tujuh kecamatan.
Tahun 2009 dan 2010 juga mengalami peningkatan cukup besar dana APBN masing-masing Rp32,800 miliar dan Rp37,600 miliar sementara dana APBD juga mengalami kenaikan masing-masing Rp8,200 miliar di tahun 2009 untuk 20 kecamatan dan Rp9,400 miliar untuk 20 kecamatan di tahun 2010.
Sementara di tahun 2011 dan 2012 alokasi dana PNPM-MP yang terserap dari APBN juga terus mengalami kenaikan seiring dengan semakin berkembangnya pemekaran wilayah kecamatan dan desa.
Pada tahun 2011 dana APBN naik menjadi Rp33,880 miliar sementara dari APBD Rp8,470 miliar pada 22 kecamatan dan pada tahun 2012 dana APBN kembali naik menjadi Rp36,000 miliar.
Sedangkan dana pendampung dari APBD justru mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp4,000 miliar pada 22 kecamatan.
Menurut Sahlul, penyerapan program PNPM-MP di Konawe Selatan dinilai masih tergolong cukup baik, terbukti dana yang masuk dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
"Masyarakat Konawe Selatan, sangat merasakan dampak kemajuan dan perubahan yang berarti terhadap program bantuan PNPM-MP itu. Namun dibalik semua itu, masyarakat juga tidak harus terlena karena yang namanya bantuan bergulir itu tetap merupakan utang dan seterusnya digulirkan kembali pada desa dan kelurahan yang belum tersentuh program itu," ujarnya. (Ant).