Kendari (ANTARA News) - Mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara, menggelar aksi solidaritas untuk mendukung Waode Nurhayati dan meminta kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu membongkar mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Penetapan Waode Nurhayati (anggota Komisi VII DPR) sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membingungkan publik karena justru dia yang membuka praktik mafia anggaran di DPR RI," kata aktivis mahasiswa Jumades Daeng Hayati dalam orasinya di Kendari, Kamis.
Solidaritas mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Mahasiswa Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara (LMPD-Sultra) membakar ban bekas di simpang Jalan Abullah Silondae yang menyebabkan arus lalu lintas sempat terganggu.
Melalui pengeras suara, dia meminta KPK menjelaskan secara transparan pelanggaran hukum legislator PAN itu dalam pembahasan anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011.
"Penegak hukum di negeri aneh. Orang yang berniat membuka kejahatan (mafia anggaran) justru ditetapkan tersangka. Ini bagian dari pembungkaman," kata Jumades.
Karena itu, mahasiswa anti korupsi mendukung sepenuhnya komitmen Waode Nurhayati untuk membongkar praktik mafia anggaran di DPR.
"Kami minta DPRD Sultra dan Gubernur Sultra untuk mendukung secara konsisten pengungkapan praktik mafia anggaran pada Badan Anggaran DPR," katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Sultra Sabaruddin Labamba mengatakan, penetapan Waode Nurhayati sebagai tersangka korupsi masih akan diuji kebenarannya.
"Namanya juga sangkaan, belum tentu benar. Mari kita junjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Bukti-bukti yang dimiliki penyidik akan diuji benar atau tidak di pengadilan," kata Sabaruddin yang juga kader PAN. (Ant).
Mahasiswa Sulawesi Tenggara Dukung Waode Nurhayati
Kamis, 15 Desember 2011 11:48 WIB
Pewarta : Sarjono
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Hukum & Politik
Lihat Juga
Anggota DPR minta jajaran Kejari Karo disanksi tegas imbas polemik hukum Amsal
02 April 2026 20:43 WIB
Kajari Karo Danke Rajagukguk akui salah di hadapan DPR soal penangguhan penahanan Amsal
02 April 2026 20:41 WIB
DPR minta Kejagung evaluasi menyeluruh jajaran Kejari Karo imbas perkara Amsal
02 April 2026 20:39 WIB