Kendari, (Antara News) - Puluhan mahasiswa dari Lembaga Independen Pemantau Kebijakan Sulawesi Tenggara (Lintas-Sultra) melakukan aksi demo di bundaran simpang empat kantor Wali Kota Kendari, menolok droping calon Sekda Kabupaten Konawe Kepulauan yang bukan putra daerah setempat.
"Kami haramkan calon Sekertaris Daerah (Sekda) di luar putra-putri daerah Wawonii," kata Koordinator Lapangan dari pengunjukrasa (Lintas-Sultra), Alsad, saat menyampaikan orasi di Kendari, Senin.
Aksi damai dengan menyampaikan aspirasi di tengah jalan itu, tidak membuat kemacetan lalulintas di Kota Kendari, karena jumlah mahasiswa yang ikut berdemontrasi tidak banyak, hanya saja gumpalan asap hitam saat peserta aksi membakar ban bekas membuat para pengendara sepeda motor dan roda empat harus berhati-hati saat melintas di kawasan itu.
Menurut Alsad, walaupun pengangkatan Sekda pertama belum dibentuk pasca otonomi Daerah Konawe Kepulauan itu bulan November 2013 lalu, namun isu yang berkembang bahwa kemungkinan besar yang akan menduduki posisi Sekda adalah orang luar(bukan putra daerah).
Olehnya itu, sayameminta dengan tegas agar Gubernur Sultra Nur Alam dan penjabat Bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi, mengangkat calon sekda itu adalah putra daerah Wawonii dan bukan dari pejabat `impor`, ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa, pengangkatan penjabat bupati Konawe Kepulauan Nur Sinapoi Pemerintah pusat atas usulan gubernur Nur Alam, oleh masyarakat Wawonii tidak pernah mempermasalahkan karena bukan putra Wawonii, namun untuk jabatan Sekertaris Daerah adalah harga mati harus putra daerah.
"Mamang kami tahu bahwa dalam Undang-undang pemerintahan daerah tidak tersurat tetapi tersirat bahwa agar diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada putra-putri daerah untuk memimpin di daerahnya. Kami rasa di Konawe Kepulauan sudah cukup banyak putra-putri yang memiliki SDM yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi Sekda," katanya.
Oleh karena itu, kata Amrin, pengunjukrasa lainnya, bila harapan dan tuntutan mereka tidak diamninkan makaia menganggap DPRD Provinsi dan Gubernur Sultra tidak proporsional dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Usai menyampaikan orasi di bundaran simpang empat, para pengunjukrasa itu menyampaikan aspirasi ke kantor sekertariat DPRD Sultra namun tidak berlangsung lama kemudian mereka membubarkan diri dengan tertib tanpa pengawalan ketat dari aparat polres Kendari.
Berita Terkait
Polisi turunkan 3.055 personel amankan unjuk rasa Pemilu 2024 di KPU dan DPR/MPR RI
Rabu, 20 Maret 2024 12:44
Ratusan warga korban PHK PT GKP mendatangi kantor Bupati Konkep
Senin, 23 Oktober 2023 14:42
Kapolresta Kendari sebut demo 26 September di Polda Sultra berlangsung kondusif
Selasa, 26 September 2023 16:38
Sebanyak 988 personel polisi diturunkan amankan demo 26 September di Kendari
Selasa, 26 September 2023 12:12
Kapolresta Kendari selidiki demo berujung bentrok antara polisi dengan massa
Senin, 18 September 2023 16:50
Sebanyak 200 warga demo tolak penutupan tambang pasir Nambo di DPRD Kendari
Rabu, 1 Februari 2023 11:13
Imigrasi amankan dua WNA China diduga rencanakan demo tolak KTT G20
Sabtu, 12 November 2022 15:16
Pj Sekda Sulawesi Tenggara apresiasi aksi mahasiswa di depan gedung KPK Jakarta
Rabu, 21 September 2022 15:38