#IUP

Kumpulan berita iup, ditemukan 375 berita.

Pemerintah Pertimbangkan IUP Berlaku Seumur Tambang

Pemerintah mempertimbangkan pemberian izin usaha pertambangan dengan masa berlaku seumur tambang bisa diproduksikan untuk memberikan ...

Menteri: Gubernur Miliki Kewenangan Tertibkan IUP Bermasalah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan saat ini gubernur memiliki kewenangan untuk menertibkan izin usaha ...

KPK Usut 3.966 Izin Tambang Bermasalah

KPK akan mengusut 3.966 izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi status "clean and clear" melalui fungsi koordinasi ...

KPK-Kementerian ESDM Upayakan Perbaikan Struktur Industri Tambang

KPK dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengupayakan perbaikan struktur industri pertambangan melalui fungsi koordinasi ...

Sultra Catat 258 Pemilik IUP Langgar Kewajiban

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 258 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di daerah itu melanggar kewajiban kepada daerah ataupun negara. ...

Banyak IUP Terbit Tidak Diketahui DPRD Bombana

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara periode 2005-2009, Abustam mengatakan banyak izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit di derah itu tidak ...

14 Perusahaan Tambang Dirikan Industri Pengolahan

Sebanyak 14 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang beroperasi di Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini sedang mendirikan industri pengolahan dan pemurnian ...

Pemprov Sultra Proses 23 Izin Industri Pengolahan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sedang memproses 23 izin industri pengolahan dan pemurnian mineral yang diajukan perusahaan pemegang Izin Usaha ...

Pemprov Sultra Usulkan 52 IUP Peroleh CnC

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ((Pemprov Sultra) mengusulkan 52 perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ...

Pemprov Sultra Tegur 252 Pemegang IUP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegur 252 pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di daerah ini karena tidak menunaikan kewajiban sebagaimana ketentuan undang-undang ...