Wasior (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, guna mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.
Pejabat BGN Enny Indarti di Wasior, Teluk Wondama, Senin mengatakan, upaya yang dilakukan dimulai dari meningkatkan pemahaman standar pengolahan, penanganan, dan penyajian makanan.
"Kami sudah berikan pelatihan kepada penjamah makanan atau relawan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) agar memahami semua standar itu," kata Enny.
Menurut dia, pelatihan dimaksud sangat penting dan wajib diterapkan oleh seluruh SPPG di Teluk Wondama sehingga penyelenggaraan Program MBG memberikan manfaat sesuai ekspektasi bersama.
Proses penyediaan makanan harus memperhatikan aspek keamanan dan kebersihan, karena pemenuhan kualitas gizi yang baik dapat terealisasi dengan memperhatikan pengolahan makanan yang higienis.
"Dengan maraknya kasus keracunan MBG, kami merasa ini (pelatihan penjamah) sangat penting dan perlu ," ujar Enny.
Edukasi yang diberikan, kata dia, tidak hanya menyangkut aspek teknis kebersihan, tetapi menekankan agar kepala SPPG mendaftarkan relawan pada sistem pembelajaran jarak jauh Pelataran Sehat.
Keikutsertaan relawan SPPG dalam program pelatihan Pelataran Sehat akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan di masing-masing daerah.
"SLHS sangat dibutuhkan untuk menekan potensi keracunan makanan. Selain itu, BGN juga akan melakukan sertifikasi halal terhadap semua SPPG di Indonesia,” ujarnya.
Dia menyebut, BGN juga menyiapkan rapid test kit untuk mendeteksi cemaran pestisida pada pangan segar dari tumbuhan maupun hewan, sebagai upaya memastikan penyajian MBG tidak menyalahi prosedur.
Meskipun pelaksanaan MBG masih menghadapi kendala, program tersebut tetap memberikan manfaat karena tidak hanya meningkatkan kecukupan gizi anak, tetapi mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan MBG yang disajikan benar-benar sehat, aman, dan higienis,” ucapnya.
Baca juga: Pemerintah evaluasi para juru masak di semua SPPG buntut kasus keracunan MBG
Enny menjelaskan, pelaksanaan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi peserta didik, tetapi memberikan dampak peningkatan perekonomian masyarakat lokal.
Setiap dapur SPPG memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp100 juta yang sebagian besar digunakan untuk menyerap hasil produksi petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM lokal.
"Perputaran dana tersebut mendorong aktivitas ekonomi di daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru," tuturnya.
Sebagai langkah pencegahan kasus keracunan makanan, kata dia, BGN menetapkan aturan baru yaitu, kepala dapur SPPG minimal harus memiliki ijazah koki atau latar belakang pendidikan di bidang tata boga.
Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan Program MB di seluruh wilayah Indonesia, sehingga MBG dapat dijalankan secara mandiri oleh masyarakat setempat.
"Sekarang ada aturan baru. Kepala dapur SPPG minimal punya ijazah koki atau berpendidikan tata boga," kata Enny.
Kepala BGN Regional Papua Barat Erika Vionita Werinussa mengatakan, pelatihan tahap awal diikuti 87 relawan dari dua dapur SPPG di Distrik Wasior yang melayani kurang lebih 5.100 siswa TK/Paud sampai SLTA.
Pelatihan terus berlanjut hingga menyasar seluruh dapur SPPG, termasuk tiga dapur yang akan beroperasi dalam waktu dekat, sehingga para relawan memahami pengolahan dan penyajian makanan.
"Semua relawan kami latih agar paham bagaimana mengolah dan menyajikan makanan yang aman,” ujar Erika.
Baca juga: DPR dan BGN sosialisasi perkuat gizi anak lewat program MBG di Baubau
Baca juga: Menko Pangan wajibkan dapur MBG miliki SLHS guna cegah keracunan
