Kendari (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara mendukung terbentuknya panitia kerja (panja) guna mengawasi dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di wilayah kerjanya.
Kepala Kantah/BPN Mubar Edison saat dihubungi di Kendari, Jumat mengatakan pihaknya mendukung terbentuknya panitia tersebut, guna meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP dan meningkatnya kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku.
"Kami sangat mendukung rencana pembentukan panitia kerja (panja) oleh Komisi II DPR RI untuk mengawasi penerimaan PNBP di tingkat Kanwil dan Kantah," kata Edison.
Dia menyampaikan hal itu merespon Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Eselon I Kementerian ATR/BPN dan seluruh Kakanwil BPN provinsi pada Senin (19/5) di Jakarta.
Rapat tersebut membuka peluang pembentukan panitia kerja pengawasan PNBP oleh Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia.
Namun hal tersebut belum mempunyai aturan atau regulasi yang valid, sehingga Komisi II akan memformulasikan terkait regulasi yang cocok untuk mengecek penerimaan PNBP di seluruh Kantah, Kanwil, di Indonesia.
"Intinya kami siap. Terkait aturannya, kami menunggu arahan selanjutnya," ujarnya.
Disamping itu, Edison menegaskan BPN Mubar selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
"BPN Muna Barat berkomitmen agar setiap layanan dapat diselesaikan sesuai SOP yang berlaku," tegasnya
BPN Mubar juga berupaya melakukan terobosan baru dalam memaksimalkan pelayanan seperti melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun secara daring atau membagikan brosur kepada masyarakat.
Sedangkan layanan pertanahan yang menjadi prioritas berupa balik nama, pendaftaran SK, pengecekan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hak tanggungan, perubahan hak dari hak guna bangunan (HGB) ke hak milik (HM) (untuk perumahan) dan roya dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat yaitu satu hari.
"Segala bentuk pelayanan yang berhubungan dengan pertanahan, kami upayakan diselesaikan dalam waktu singkat,"
Kendati demikian, Edison menyampaikan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya memiliki kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan pendukung.
"Untuk itu penambahan sumber daya manusia dan peralatan pendukung baik yang bergerak maupun tidak bergerak sangat dibutuhkan sehingga akan lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Edison
