Kendari (Antara News) - Wakil Bupati Madiun, Jawa Timur, Iswanto, mengunjungi kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kendari guna memantau cara pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dalam mengelola para PKL di kota itu.
"Hari ini saya didampingi Wali Kota Kendari, baru saja melihat inovasi yang dilakukan pemerintah Kendari dalam memperlakukan PKL di daerah ini. Saya sangat apresiasi cara daerah ini memperlakukan PKL," kata Iswanto, di Kendari, Jumat (13/2) sore.
Menurutnya, membangun kawasan PKL yang bisa disebut plaza untuk PKL adalah sebuah ide cerdas yang selalu bersentuhan dan berpihak kepada masyarakat.
Pemerintah Kendari, kata dia, telah memberikan perhatian besar kepada para PKL agar sejajar dengan para pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional lainnya dengan cara membangun sebuah pasar khusus atau kawasan khusus PKL.
"Saya kira ini sebuah terobosan luar biasa pemerintah Kendari yang membangun sebuah kawasan khusus PKL. Metode ini bisa menjadi pilot project bagi daerah lain dalam mengelola PKL di daerahnya," katanya.
Pengelolaan PKL, katanya, kerap menjadi masalah bagi daerah sehingga yang terjadi adalah tindakan penertiban yang biasa dilakukan oleh Pamong Praja dan ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat kalangan PKL dengan pemerintah setempat.
"Dengan adanya kawasan seperti ini yang disiapkan oleh pemerintah, maka langkah penertiban tidah tidak masalah karena sudah ada wadah yang disiapkan bagi para PKL," ujarnya.
Wali Kota Kendari, Asrun, mengaku bahwa Kawasan Pedagang kaki Lima yang menjadi salah satu icon Kendari tersebut sudah pernah dikunjungi oleh beberapa menteri, diantaranya Mendagri Gamawan Fausi dan Hatta Rajasa kala itu.
"Kami selalu berupaya mencari solusi untuk mengatasi para pedagang yang kerap berjualan di bahu jalan yang merusak estetika kota. Sehingga kami membangun kawasan ini," katanya.
Keberadaan Wakil Bupati Madiun bersama rombongan di Kendari, dalam rangka melakukan studi banding pengelolaan sampah di daerah itu.