Wangiwangi, (Antara News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) menargetkan mengentaskan 69 di antara 186 kabupaten tertinggal di Indonesia hingga tahun 2014.
Menteri Negara PDT Helmi Faisal Zaini mengemukakan hal itu saat memberi sambutan pada Pameran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Wangiwangi, Ibu Kota Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (10/6) malam.
"Mengetaskan berbagai ketertinggalan infrasktruktur di wilayah 69 kabupaten tertinggal hingga tahun 2014 ini, sudah menjadi komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sisa kurang lebih satu tahun ini," katanya.
Pada pameran bertajuk "Majulah Daerahku, Bangkitlah Bangsaku" itu, Menteri Helmi mengatakan dalam mengentaskan ketertinggalan di wilayah kabupaten tertinggal, pemerintah telah menyediakan tiga program utama.
Ketiga program utama tersebut, yakni pemberian bantuan langsung kepada masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan pemberian kredit usaha kecil menengah.
"Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, beras miskin, dan jaminan kesehatan masyarakat yang sejak lama sudah dinikmati masyarakat," katanya.
Ia mengatakan PNPM Mandiri diberikan dalam bentuk pembangunan berbabagai infrastuktur di wilayah pedesaan.
Pemberian kredit usaha kecil menengah, katanya, dalam bentuk dana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sejumlah lembaga keuangan.
Dana tersebut, kata dia, diberikan kepada masyaraat yang ingin mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif, seperti budi daya rumput laut, peternakan, dan usaha kerajinan industri kecil.
Selain tiga program utama tersebut, kata dia, pemerintah juga akan meluncurkan enam program unggulan mengentaskan ketertinggalan infrasktruktur kabupaten tertinggal.
Keenam program unggulan tersebut, yakni listrik murah, perumahan murah, transportasi murah, fasilitas air bersih murah, telekomunikasi murah, dan pemenuhan berbagai kebutuhan pokok yang terjangkau.
"Selain anggaran dari Kementerian PDT sendiri, untuk menangani pembangunan instrastruktur di kabupaten tertinggal ini, kita juga berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Negara Perumahan Rakyat, BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Khusus koordinasi dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, kata Helmi, daerah-daerah tertinggal diberi porsi pembangunan perumahan sangat murah dan layak huni sebanyak 40.000 unit.
"Kita akan upayakan, pembangunan perumahan ini sebagian besar ditempatkan pada kabupaten-kabupaten yang benar-benar masih tertinggal. Perumahan ini diperuntukan bagi keluarga kurang mampu dan belum memiliki rumah," katanya.
Terkait dengan sarana listrik, Kementerian PDT akan berkoordinasi dengan Menteri BUMN melalui PT PLN untuk menangani masalah listrik di kabupaten-kabupeten tertinggal.
Anggota DPR RI Umar Arsal mengatakan khusus kabupaten tertinggal di Sultra, pada 2013 mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp40 miliar, sedangkan Rp8,4 miliar di antaranya dialokasikan di Kabupaten Wakatobi.
"Kita akan terus perjuangakan dana pembangunan di daerah tertinggal ini, sehingga berbagai ketertinggalan infrastruktur bisa segera terbangun dengan baik," kata Umar Arsal yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu.
Bupati Wakatobi Hugua menilai pameran KPDT di daerah tersebut merupakan strategi jitu Kementerian PDT dalam mendorong suatu kawasan tertinggal menjadi tinggal landas atau daerah maju.
"Saya anggap kegiatan ini sangat cerdas, karena melalui kegiatan pameran ini, KPDT bisa menemukan titik simpul dalam membangun jalur-jalur transportasi laut dan udara di sebuah kawasan tertinggal di Indonesia," katanya.