Jayapura (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
“Pelayanan itu harus memberi kepastian. Masyarakat datang untuk mendapatkan kejelasan alur, kejelasan proses, dan kejelasan hasil. Semakin sederhana alurnya, semakin baik bagi publik,” ujar Nusron.
Menurutnya, penguatan pelayanan publik merupakan agenda utama Kementerian ATR/BPN. Ia menekankan pentingnya penyempurnaan alur kerja serta pemanfaatan teknologi agar setiap proses layanan berjalan lebih efisien dan akurat.
Digitalisasi data pertanahan juga dinilai krusial untuk memastikan pengelolaan yang lebih modern dan tepercaya.
Saat ini, pelayanan pertanahan di Papua tersebar di dua Kanwil BPN Provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Kanwil BPN Provinsi Papua menaungi wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Sedangkan Kanwil BPN Provinsi Papua Barat membawahi wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya." katanya
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar utama keberhasilan reformasi layanan.
Ia mendorong seluruh jajaran Kanwil BPN Papua untuk terus meningkatkan kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme agar masyarakat memperoleh pengalaman positif dalam mengakses layanan pertanahan.
“Kalau sistemnya baik dan SDM-nya siap, maka pelayanan kita pasti bisa dirasakan masyarakat dengan lebih mudah dan lebih cepat,” katanya.
Sebelum menghadiri pembinaan di Kanwil BPN Papua, Nusron menjalankan sejumlah agenda kerja, di antaranya penyerahan sertipikat tanah. Ia menyerahkan 10 sertipikat rumah ibadah, 6 sertipikat Barang Milik Negara (BMN), serta 4 sertipikat hak milik masyarakat Papua.
Selain itu, ia juga melakukan sosialisasi pendaftaran dan pengadministrasian tanah ulayat untuk memastikan hak masyarakat adat tercatat jelas dan terlindungi dari potensi sengketa.
Dalam sesi pembinaan tersebut turut hadir Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian; Inspektur Wilayah II, Tri Wibisono; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi; serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Papua.