Kendari (ANTARA) - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Harry Bowo mengatakan bahwa kehadiran BPKP ke daerah kabupaten untuk memberikan referensi kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Hal tersebut diungkapkannya saat berkunjung di kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dalam rangka kegiatan forum group discussion (FGD) bersama pemerintah daerah, di Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Jumat.
Ia mengungkapkan bahwa kehadirannya di Konawe Selatan sebagai langkah awal dalam masa kepemimpinan Irham-Wahyu untuk menyatukan langkah antisipatif pada proses pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bermuara pada pengimplementasian visi dan misi daerah.
"Kehadiran kami ingin memberikan referensi untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan. Selain itu juga sebagai wadah mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan demi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi."ujarnya.
Harry menilai, birokrasi, sebagai sistem organisasi yang kompleks, memiliki beberapa kelemahan dalam perencanaan penggunaan anggaran, seperti, lambat dan berbelit-belit, kurangnya fleksibilitas, rentan terhadap korupsi, kurangnya koordinasi, terlalu fokus pada prosedur bukan hasil, kurangnya inovasi dan pengaruh politik, sehingga pihaknya mengaku, memiliki kewajiban yang utuh untuk pengawasan keuangan negara dan pembangunan.
"Ini sangat penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparansi", tuturnya.
Ia juga mengatakan dengan adanya sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah, diharapkan dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
"Pihak BPKP Sultra terfokus pada lima faktor evaluasi yang menjadi diskusi dalam kegiatan. Lima faktor itu tentang pendidikan, kesehatan, pariwisata, kemiskinan ekstrem, dan penuntasan angka stunting", jelasnya.
Harry Bowo berharap, hasil pertemuan dan diskusi dapat menjadi rekomendasi yang tepat bagi pemerintah daerah Konawe Selatan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik.
