Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Mahkamah Agung (MA) menggelar pelatihan sertifikasi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengungkapkan pelatihan tersebut untuk memperkuat keilmuan hakim dalam pertanahan dan tata ruang, agar lebih menguasai berbagai isu penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
"Ini sebuah terobosan yang sangat baik, mudah-mudahan ini jadi cikal-bakal. Dan hadir hari ini merupakan angkatan pertama," ujar AHY.
Menurut dia, jika semua peradilan umum, peradilan tata negara di seluruh Indonesia memiliki hakim-hakim tersertifikasi dalam urusan pertanahan dan tata ruang, maka penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan baik.
Baca juga: Menteri AHY jamin sertifikat elektronik bisa jadi agunan kredit bank
"Jadi semangat yang luar biasa ini bisa difollow up dengan kegiatan-kegiatan kolaboratif, seperti pelatihan dan sertifikasi ini lebih baik lagi ke depan," ujar AHY.
Ketua MA Syarifuddin menjelaskan bahwa sebanyak 80 hakim mengikuti sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang yang digelar di Kantor PPSDM.
"Tadi sudah saya sampaikan hari ini kan jumlahnya baru 80 orang, 61 (di antaranya) dari peradilan umum, dan 19 dari tata usaha negara," kata Syarifuddin.
Ia berharap, sertifikasi hakim khusus pertanahan dan tata ruang ini dilakukan terus-menerus, secara berkala.
"Harapan saya ini ke depan terus berlanjut," ujarnya pula.
Baca juga: AHY: Tata kelola pertanahan dukung pembangunan bangsa
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengungkapkan pelatihan tersebut untuk memperkuat keilmuan hakim dalam pertanahan dan tata ruang, agar lebih menguasai berbagai isu penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
"Ini sebuah terobosan yang sangat baik, mudah-mudahan ini jadi cikal-bakal. Dan hadir hari ini merupakan angkatan pertama," ujar AHY.
Menurut dia, jika semua peradilan umum, peradilan tata negara di seluruh Indonesia memiliki hakim-hakim tersertifikasi dalam urusan pertanahan dan tata ruang, maka penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan baik.
Baca juga: Menteri AHY jamin sertifikat elektronik bisa jadi agunan kredit bank
"Jadi semangat yang luar biasa ini bisa difollow up dengan kegiatan-kegiatan kolaboratif, seperti pelatihan dan sertifikasi ini lebih baik lagi ke depan," ujar AHY.
Ketua MA Syarifuddin menjelaskan bahwa sebanyak 80 hakim mengikuti sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang yang digelar di Kantor PPSDM.
"Tadi sudah saya sampaikan hari ini kan jumlahnya baru 80 orang, 61 (di antaranya) dari peradilan umum, dan 19 dari tata usaha negara," kata Syarifuddin.
Ia berharap, sertifikasi hakim khusus pertanahan dan tata ruang ini dilakukan terus-menerus, secara berkala.
"Harapan saya ini ke depan terus berlanjut," ujarnya pula.
Baca juga: AHY: Tata kelola pertanahan dukung pembangunan bangsa