Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menegaskan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat memimpin Apel Pagi Gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, Senin.
Dalam arahannya, Andap memperingatkan kembali seluruh ASN agar tidak terlibat di dalam politik praktis menjelang Pilkada Serentak 2024.
Mengacu pada UU No. 20/2023 tentang ASN dan Surat Edaran Gubernur Sultra terkait netralitas, Ia menegaskan bahwa ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada pasangan calon mana pun, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"Saya tegaskan kembali kepada ASN di seluruh Sultra, jaga netralitas dan fokus pada tugas. Jangan sampai ada keterlibatan dalam politik praktis, karena ASN harus berdiri di tengah, menjaga profesionalisme dalam melayani masyarakat," tegas Andap.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya untuk intens berkoordinasi dengan pihak Penyelenggara, Pengawas, Pengaman, stakeholder terkait dan segenap Komponen Masyarakat untuk memastikan Pilkada serentak Sultra berjalan aman, demokratis, jujur, adil dan kondusif, mengingat alokasi waktu yang tersisa hanya 50 hari lagi hingga pemungutan suara.
"Koordinasikan segala aspek Pilkada dengan KPU, Bawaslu,TNI Polri, stake holder terkait dan segenap Komponen Masyarakat, agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, lancar dan kondusif tanpa konflik," tambahnya.
Selain itu, dalam hal pengelolaan anggaran, Andap menyoroti penyerapan anggaran Pemprov Sultra yang perlu ditingkatkan di triwulan keempat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Realisasi anggaran kita perlu ditingkatkan eksekusi dan percepat serapan anggaran agar program yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tegas Andap.
Lebih lanjut, Andap kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas Perangkat Daerah. Ia meminta agar tidak ada temuan berulang, terutama terkait pelaksanaan belanja barang, perjalanan dinas, dan pekerjaan fisik.
"Saya tegaskan, jangan sampai ada temuan berulang. Seluruh Perangkat Daerah harus profesional dan akuntabel dalam mengelola anggaran," tegasnya.
Selain itu, Andap menekankan juga kepada Perangkat Daerah untuk segera melaporkan apabila terjadi peristiwa menonjol, karena kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Pimpinan.
“Information is powerfull_, dengan kecepatan dan ketepatan informasi saudara, banyak saudara - saudara kita masyarakat Sulawesi Tenggara yang akan terbantu,” tambahnya.
Dalam ke sempatan itu, Andap juga menyampaikan informasi bahwa hari Senin pagi ini akan dilaksanakan pelantikan 45 Anggota DPRD Provinsi Sultra masa jabatan 2024-2029. Hal ini menjadi momen penting bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah.
“Sebagai informasi, sesuai dengan Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa DPRD merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah oleh karena itu, DPRD memiliki peran signifikan dalam memajukan daerah di era otonomi daerah,” jelasnya.
Menutup arahannya Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus berkomitmen bekerja secara Adaptif, Berintegritas, dan Responsif dalam melayani, serta menjadikan tugas pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Apel pagi tersebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Sultra, Para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.
Dalam arahannya, Andap memperingatkan kembali seluruh ASN agar tidak terlibat di dalam politik praktis menjelang Pilkada Serentak 2024.
Mengacu pada UU No. 20/2023 tentang ASN dan Surat Edaran Gubernur Sultra terkait netralitas, Ia menegaskan bahwa ASN tidak boleh memberikan dukungan kepada pasangan calon mana pun, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
"Saya tegaskan kembali kepada ASN di seluruh Sultra, jaga netralitas dan fokus pada tugas. Jangan sampai ada keterlibatan dalam politik praktis, karena ASN harus berdiri di tengah, menjaga profesionalisme dalam melayani masyarakat," tegas Andap.
Lebih lanjut, Ia mengingatkan pentingnya untuk intens berkoordinasi dengan pihak Penyelenggara, Pengawas, Pengaman, stakeholder terkait dan segenap Komponen Masyarakat untuk memastikan Pilkada serentak Sultra berjalan aman, demokratis, jujur, adil dan kondusif, mengingat alokasi waktu yang tersisa hanya 50 hari lagi hingga pemungutan suara.
"Koordinasikan segala aspek Pilkada dengan KPU, Bawaslu,TNI Polri, stake holder terkait dan segenap Komponen Masyarakat, agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, lancar dan kondusif tanpa konflik," tambahnya.
Selain itu, dalam hal pengelolaan anggaran, Andap menyoroti penyerapan anggaran Pemprov Sultra yang perlu ditingkatkan di triwulan keempat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah mempercepat realisasi anggaran, terutama untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Realisasi anggaran kita perlu ditingkatkan eksekusi dan percepat serapan anggaran agar program yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya," tegas Andap.
Lebih lanjut, Andap kembali menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas Perangkat Daerah. Ia meminta agar tidak ada temuan berulang, terutama terkait pelaksanaan belanja barang, perjalanan dinas, dan pekerjaan fisik.
"Saya tegaskan, jangan sampai ada temuan berulang. Seluruh Perangkat Daerah harus profesional dan akuntabel dalam mengelola anggaran," tegasnya.
Selain itu, Andap menekankan juga kepada Perangkat Daerah untuk segera melaporkan apabila terjadi peristiwa menonjol, karena kecepatan dan ketepatan informasi yang diberikan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Pimpinan.
“Information is powerfull_, dengan kecepatan dan ketepatan informasi saudara, banyak saudara - saudara kita masyarakat Sulawesi Tenggara yang akan terbantu,” tambahnya.
Dalam ke sempatan itu, Andap juga menyampaikan informasi bahwa hari Senin pagi ini akan dilaksanakan pelantikan 45 Anggota DPRD Provinsi Sultra masa jabatan 2024-2029. Hal ini menjadi momen penting bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah.
“Sebagai informasi, sesuai dengan Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa DPRD merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintah Daerah oleh karena itu, DPRD memiliki peran signifikan dalam memajukan daerah di era otonomi daerah,” jelasnya.
Menutup arahannya Pj Gubernur mengajak seluruh ASN untuk terus berkomitmen bekerja secara Adaptif, Berintegritas, dan Responsif dalam melayani, serta menjadikan tugas pelayanan publik sebagai prioritas utama.
Apel pagi tersebut dihadiri oleh Sekda Pemprov Sultra, Para Asisten Setda, Staf Ahli Gubernur, Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra.