Kendari (ANTARA) - Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mendorong penguatan pengawasan kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Koordinator Harian Stranas PK Aminuddin di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk penguatan pengawasan BUMD melalui kerja sama dengan BUMN sektor pertambangan di daerah.
"Di Sultra ada dua BUMN pertambangan, yakni PT Antam Kolaka dan PT Antam Konawe Utara," kata Aminuddin.
Aksi ini dijabarkan dalam empat keluaran, yakni pertama pemanfaatan sistem e-BUMD, kedua penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD, ketiga menguatnya sistem manajemen risiko (MR), dan keempat kolaborasi/sinergitas BUMN dan BUMD.
"Untuk kolaborasi BUMN dan BUMD ini, harus dipastikan bahwa BUMD ini memiliki pengelolaan yang baik serta jauh dari praktik-praktik KKN," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Nicolas D. Kanter mengatakan bahwa PT Antam punya niat yang baik dalam memberdayakan BUMD sebagai mitra kerja di daerah, tetapi masih terkendala tantangan-tantangan yang ada.
"Tantangan yang dihadapi seperti BUMD masih minim pengalaman dari sektor pertambangan dan juga masih memiliki modal yang minim," katanya.
Nicolas menjelaskan bahwa tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang harus dipastikan dalam kerja sama antara BUMN dan BUMD di sektor pertambangan ini harus dilakukan dengan berbagai kajian yang mendalam agar tidak berdampak negatif ke depannya," tambahnya.
Koordinator Harian Stranas PK Aminuddin di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa hal itu sebagai bentuk penguatan pengawasan BUMD melalui kerja sama dengan BUMN sektor pertambangan di daerah.
"Di Sultra ada dua BUMN pertambangan, yakni PT Antam Kolaka dan PT Antam Konawe Utara," kata Aminuddin.
Aksi ini dijabarkan dalam empat keluaran, yakni pertama pemanfaatan sistem e-BUMD, kedua penguatan pengawasan dan pengendalian internal BUMD, ketiga menguatnya sistem manajemen risiko (MR), dan keempat kolaborasi/sinergitas BUMN dan BUMD.
"Untuk kolaborasi BUMN dan BUMD ini, harus dipastikan bahwa BUMD ini memiliki pengelolaan yang baik serta jauh dari praktik-praktik KKN," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Nicolas D. Kanter mengatakan bahwa PT Antam punya niat yang baik dalam memberdayakan BUMD sebagai mitra kerja di daerah, tetapi masih terkendala tantangan-tantangan yang ada.
"Tantangan yang dihadapi seperti BUMD masih minim pengalaman dari sektor pertambangan dan juga masih memiliki modal yang minim," katanya.
Nicolas menjelaskan bahwa tujuan utama kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Yang harus dipastikan dalam kerja sama antara BUMN dan BUMD di sektor pertambangan ini harus dilakukan dengan berbagai kajian yang mendalam agar tidak berdampak negatif ke depannya," tambahnya.