Istanbul (ANTARA) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pertama kalinya secara terbuka mengakui kegagalan pemerintahnya melindungi warga Israel dari serangan mengejutkan kelompok pejuang Palestina, Hamas, pada 7 Oktober tahun lalu.
“Tanggung jawab pertama pemerintah adalah melindungi rakyat. Itu adalah tanggung jawab utama yang harus ditanggung, dan masyarakat tidak terlindungi. Kami harus mengakuinya,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan saluran YouTube Dr. Phil's Primetime, Kamis (9/5).
“Tanggung jawab pertama pemerintah adalah melindungi rakyat. Itu adalah tanggung jawab utama yang harus ditanggung, dan masyarakat tidak terlindungi. Kami harus mengakuinya,” kata Netanyahu dalam sebuah wawancara eksklusif dengan saluran YouTube Dr. Phil's Primetime, Kamis (9/5).
Setelah serangan 7 Oktober, tekanan publik meningkat terhadap PM Israel untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena kurangnya informasi intelijen mengenai serangan yang dilakukan oleh Hamas.
Hamas mengklaim serangan itu merupakan respon atas kebijakan dan tindakan opresif Israel terhadap warga Palestina selama beberapa dekade.
Beberapa survei yang dilakukan di Israel dalam beberapa bulan terakhir juga menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan Netanyahu mundur.
Pengakuan Netanyahu atas kegagalan pemerintahannya muncul setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan akan menghentikan pasokan senjata tertentu ke Israel, jika operasi darat skala besar di Rafah dilancarkan.
Namun, Netanyahu menyatakan harapan bahwa dia dan Biden dapat menyelesaikan "perbedaan" mereka terkait serangan yang sedang berlangsung di Gaza.
“Kami sering kali mempunyai kesepakatan, tetapi ada perbedaan pendapat yang bisa kami atasi. Saya harap kami bisa mengatasinya sekarang, tetapi kami akan melakukan apa yang harus kami lakukan untuk melindungi negara kami,” kata dia.
Dia menegaskan kembali tuntutan Israel untuk membentuk "semacam pemerintahan sipil oleh warga Gaza yang tidak terkait dengan serangan ke Israel', dengan bantuan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, serta sejumlah negara lain yang menginginkan stabilitas dan perdamaian.
Bersamaan dengan itu, Israel juga menginginkan pembahasan rencana untuk masa depan Jalur Gaza pasca perang.
Sumber: Anadolu