Kendari (ANTARA) - Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat resmi dibuka oleh Pj. Bupati Muna Barat La Ode Butolo.
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Butolo di Laworo, (21/3)) mengatakan kegiatan ini diharapakan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha menyangkut kemudahan berusaha dengan sistem perizinan secara elektronik.
"Saya melihat kegiatan hari ini merupakan langkah strategis dalam mendorong implementasi penyelenggaraan perizinan secara online khususnya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko yang muaranya agar kegiatan investasi pelaku usaha terlaporkan kegiatan investasinya secara online, sehingga realisasi investasi Mubar terdata secara nasional," paparnya.
Butolo mengemukakan model pelayanan berbasis online ini mengubah paradigma peran pemerintah yang semula pemerintah sebagai pemberi izin sekarang sebagai penyedia perizinan.
Oleh sebab itu pemerintah daerah akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh utamanya terkait pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah.
"Salah satu program yang sementara dipersiapkan terkait pelayanan publik adalah pembangunan mal pelayanan publik (MPP) yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mubar," ujarnya.
Menurutnya, mengenai pelayanan publik itu Pemda Mubar pada Januari 2024 lalu menerima penghargaan dari Ombudsman Sultra atas kepatuhan standar pelayanan publik dimana Kabupaten Mubar menempati predikat tertinggi se - Sultra.
"Dan ini masuk kategori hijau yang mana sebelumnya masih kategori kuning dan DPMPTSP memberikan kontribusi cukup baik 81,84 kategori B dengan opini kualitas tinggi," urainya.
Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara La Ode Butolo di Laworo, (21/3)) mengatakan kegiatan ini diharapakan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha menyangkut kemudahan berusaha dengan sistem perizinan secara elektronik.
"Saya melihat kegiatan hari ini merupakan langkah strategis dalam mendorong implementasi penyelenggaraan perizinan secara online khususnya Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) atau perizinan berusaha berbasis risiko yang muaranya agar kegiatan investasi pelaku usaha terlaporkan kegiatan investasinya secara online, sehingga realisasi investasi Mubar terdata secara nasional," paparnya.
Butolo mengemukakan model pelayanan berbasis online ini mengubah paradigma peran pemerintah yang semula pemerintah sebagai pemberi izin sekarang sebagai penyedia perizinan.
Oleh sebab itu pemerintah daerah akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh utamanya terkait pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menjaga kondusifitas wilayah.
"Salah satu program yang sementara dipersiapkan terkait pelayanan publik adalah pembangunan mal pelayanan publik (MPP) yang bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mubar," ujarnya.
Menurutnya, mengenai pelayanan publik itu Pemda Mubar pada Januari 2024 lalu menerima penghargaan dari Ombudsman Sultra atas kepatuhan standar pelayanan publik dimana Kabupaten Mubar menempati predikat tertinggi se - Sultra.
"Dan ini masuk kategori hijau yang mana sebelumnya masih kategori kuning dan DPMPTSP memberikan kontribusi cukup baik 81,84 kategori B dengan opini kualitas tinggi," urainya.