Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral antisipasi potensi bencana dan mewujudkan terselenggaranya Pemilu 2024 yang aman, lancar dan kondusif, di ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis.
Rakor yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto itu dihadiri oleh Kepala BMKG Prof.Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG yang hadir secara virtual.
Sementara dari Forkopimda Sultra di antaranya Sekda Prov Sultra Asrun Lio, Bupati/Walikota se-Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda Tk II, Ka Stasiun Meteorologi Kendari, Ka Stasiun Klimatologi Sultra, Ka Stasiun Geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra.
"Provinsi Sultra terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, terdiri dari 17 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk 2.726.590 juta jiwa, dimana wilayah perairan lebih luas dibanding wilayah daratan," ujar Pj Gubernur Sultra saat memberikan gambaran umum mengenai Provinsi Sultra.
Pj gubernur menyampaikan bahwa Rakor bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Provinsi Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 dan Sulawesi Tenggara yang aman, lancar, dan kondusif.
"Tiga belas hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, 'Salus Populi Suprema Lex Esto' keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar Andap.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan bahwa koordinasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi risiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.
"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh Instansi dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024," terang Andap.
Sementara itu, pada kesempatannya Kepala BMKG mengapresiasi Pj Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
"Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan UU 31/2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG," ungkap Kepala BMKG.
Ia menambahkan, "saat ini BMKG memiliki 198 weather station dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. Untuk itu kami akan terus update peringatan dini cuaca di Sultra," tutup Prof Dwikorita.
Rakor yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto itu dihadiri oleh Kepala BMKG Prof.Dwikorita Karnawati, Deputi bidang Meteorologi, Deputi bidang Klimatologi, dan Plt Deputi bidang Geofisika BMKG yang hadir secara virtual.
Sementara dari Forkopimda Sultra di antaranya Sekda Prov Sultra Asrun Lio, Bupati/Walikota se-Sultra, Ketua KPU dan Bawaslu se-Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, Forkopimda Tk II, Ka Stasiun Meteorologi Kendari, Ka Stasiun Klimatologi Sultra, Ka Stasiun Geofisika Kendari, dan Kalaksa BPBD serta Kasatpol PP se-Sultra.
"Provinsi Sultra terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi, terdiri dari 17 kabupaten dan kota dengan jumlah penduduk 2.726.590 juta jiwa, dimana wilayah perairan lebih luas dibanding wilayah daratan," ujar Pj Gubernur Sultra saat memberikan gambaran umum mengenai Provinsi Sultra.
Pj gubernur menyampaikan bahwa Rakor bertujuan untuk mengetahui potensi bencana geo-hidrometeorologi dan kegempaan di Provinsi Sultra sebagai masukan dalam mewujudkan Pemilu 2024 dan Sulawesi Tenggara yang aman, lancar, dan kondusif.
"Tiga belas hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi tahun 2024, segera identifikasikan TPS mana saja yang masuk dalam zona merah cuaca, segera relokasi dan koordinasikan dengan para pihak. Rekan-rekan agar meningkatkan kesiapsiagaan guna antisipasi potensi bencana. Ingat, 'Salus Populi Suprema Lex Esto' keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," ujar Andap.
Lebih lanjut, Pj Gubernur menyampaikan bahwa koordinasi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam memitigasi risiko bencana saat pelaksanaan Pemilu 2024.
"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi anomali musim dengan intensitas curah hujan yang relatif tinggi dan di atas normal, kemarin ditempat kita di Kolaka telah mengalami banjir yang merusak rumah warga. Saya harap Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan seluruh Instansi dapat bersinergi dan koordinasi dengan baik, ini akan jadi kunci strategis penanganan bencana di Sultra apalagi menyambut pelaksanaan Pemilu 2024," terang Andap.
Sementara itu, pada kesempatannya Kepala BMKG mengapresiasi Pj Gubernur Sultra atas inisiasi menggandeng BMKG sebagai langkah antisipasi hadapi potensi bencana sebagaimana amanat pasal 44 UU Nomor 31 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
"Terima kasih Bapak Pj Gubernur yang telah menginisiasi kegiatan ini dan implementasikan UU 31/2009 tentang MKG dengan sangat baik, dimana setiap Pemda harus gunakan informasi resmi dari BMKG," ungkap Kepala BMKG.
Ia menambahkan, "saat ini BMKG memiliki 198 weather station dan ribuan pos hujan diperkuat dengan data iklim. Untuk itu kami akan terus update peringatan dini cuaca di Sultra," tutup Prof Dwikorita.