Baubau (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat koordinasi (Rakor) manajerial pelaksanaan anggaran regional Kepulauan Buton (Kepton) tahun 2024 untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi di bidang anggaran baik APBN maupun APBD.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Syarwan, di Baubau, Selasa, mengatakan, sehubungan dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga kiranya perlu untuk disampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sesuai arahan Menteri Keuangan RI.
"Langkah-langkah strategis ini dirumuskan guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya, dalam memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Manajerial Pelaksanaan Anggaran Regional Kepulauan Buton Tahun 2024.
Adapun langkah-langkah strategis tersebut yakni, melakukan peningkatan kualitas perencanaan; meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; melakukan percepatan pengadaan barang/jasa; meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah; meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang; memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024; meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.
"Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, diharapkan pelaksanaan anggaran pada instansi dapat mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas," jelasnya.
Syarwan juga menjelaskan bahwa Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui empat KPPN di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2023 telah menyalurkan belanja Pemerintah Pusat melalui satuan-satuan kerja K/L sebesar Rp8.704,57 miliar atau 97,43 persen. Realisasi belanja tersebut tumbuh sebesar 18,28 persen yang disumbangkan dari kenaikan realisasi seluruh jenis belanja, yakni kenaikan belanja modal sebesar 4,01 persen, belanja barang sebesar 44,99 persen, belanja pegawai 2,21 persen, serta belanja bansos sebesar 17,61 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi belanja yang dilaksanakan Satker, terutama Satker dengan pagu besar.
"Di samping menyalurkan dana untuk pembayaran belanja pemerintah pusat, KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) ke Pemda. TKD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai TKD yang disalurkan sangat signifikan sehingga memiliki peran yang vital dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian regional," jelas dia.
Pada tahun 2023, papar dia, total TKD yang disalurkan di Sultra mencapai Rp20,43 triliun atau 99,55 persen dari total pagu Rp20,52 triliun. Hampir seluruh jenis TKD disalurkan dengan tingkat realisasi di atas 95 persen.
Pada tahun 2024, alokasi TKD untuk Pemda se-Sulawesi Tenggara mencapai Rp18,57 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, pagu TKD yang disalurkan memang mengalami penurunan sekitar -9,53persen. Penyebab utamanya adalah adanya penyaluran DBH kurang bayar dan DBH tambahan di akhir tahun 2023.
Namun demikian, pagu TKD di tahun 2024 masih dimungkinkan untuk mengalami pertambahan. Masih terdapat alokasi TKD yang ditambahkan. Alokasi tersebut dapat berasal dari Tambahan Dana Desa bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik.
Selain itu, kata dia, pemda yang memiliki kinerja baik berpeluang untuk memperoleh insentif fiskal. Di tahun 2023, terdapat 8 Pemda yang memperoleh Insentif Fiskal, di antaranya yang berasal dari wilayah kerja KPPN Baubau adalah Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah. Kedua kabupaten ini memperoleh insentif fiskal atas kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga di tahun ini, kinerja belanja pemda dapat ditingkatkan sehingga semakin banyak pemda yang memperoleh Insentif Fiskal dari Sulawesi Tenggara. Salah satu jenis TKD yang berperan dalam pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik inilah yang digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah," jelasnya.
Kepala KPPN Baubau, Hariyanto menyampaikan progres pagu dan realisasi belanja APBN se-Kepulaun Buton baik pada 2022 dan tahun 2023 dengan uraian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Kemudian, transfer ke daerah berupa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, DAK fisik, dana insentif fiskal, DAK non fisik, dan dana desa.
Kemudian, selain dipaparkan rekap kategori nilai IKPA satker mitra KPPN Baubau tahun anggaran 2022-2023, juga menyampaikan beberapa hal lainnya.
Enam daerah wilayah kerja KPPN Baubau, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi, yang terdiri dari 105 satuan kerja (Satker).
Rakor dengan tema "Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Eksekusi Belanja APBN Sejak Dini, turut hadir Penjabat Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi, yang mewakili pimpinan daerah se-wilayah Kepulauan Buton, instansi vertikal, dan BUMN, juga dilakukan penyerahan penghargaan terhadap satker terbaik.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sultra, Syarwan, di Baubau, Selasa, mengatakan, sehubungan dengan telah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga kiranya perlu untuk disampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran sesuai arahan Menteri Keuangan RI.
"Langkah-langkah strategis ini dirumuskan guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, serta dalam rangka mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya, dalam memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Manajerial Pelaksanaan Anggaran Regional Kepulauan Buton Tahun 2024.
Adapun langkah-langkah strategis tersebut yakni, melakukan peningkatan kualitas perencanaan; meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; melakukan percepatan pengadaan barang/jasa; meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah; meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban Hibah Dalam Negeri dalam bentuk uang; memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024; meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money); dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.
"Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan tetap menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik, diharapkan pelaksanaan anggaran pada instansi dapat mewujudkan belanja pemerintah yang berkualitas," jelasnya.
Syarwan juga menjelaskan bahwa Kanwil Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui empat KPPN di Sulawesi Tenggara, pada tahun 2023 telah menyalurkan belanja Pemerintah Pusat melalui satuan-satuan kerja K/L sebesar Rp8.704,57 miliar atau 97,43 persen. Realisasi belanja tersebut tumbuh sebesar 18,28 persen yang disumbangkan dari kenaikan realisasi seluruh jenis belanja, yakni kenaikan belanja modal sebesar 4,01 persen, belanja barang sebesar 44,99 persen, belanja pegawai 2,21 persen, serta belanja bansos sebesar 17,61 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh akselerasi belanja yang dilaksanakan Satker, terutama Satker dengan pagu besar.
"Di samping menyalurkan dana untuk pembayaran belanja pemerintah pusat, KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara juga menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) ke Pemda. TKD merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai TKD yang disalurkan sangat signifikan sehingga memiliki peran yang vital dalam menggerakkan pembangunan dan perekonomian regional," jelas dia.
Pada tahun 2023, papar dia, total TKD yang disalurkan di Sultra mencapai Rp20,43 triliun atau 99,55 persen dari total pagu Rp20,52 triliun. Hampir seluruh jenis TKD disalurkan dengan tingkat realisasi di atas 95 persen.
Pada tahun 2024, alokasi TKD untuk Pemda se-Sulawesi Tenggara mencapai Rp18,57 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2024, pagu TKD yang disalurkan memang mengalami penurunan sekitar -9,53persen. Penyebab utamanya adalah adanya penyaluran DBH kurang bayar dan DBH tambahan di akhir tahun 2023.
Namun demikian, pagu TKD di tahun 2024 masih dimungkinkan untuk mengalami pertambahan. Masih terdapat alokasi TKD yang ditambahkan. Alokasi tersebut dapat berasal dari Tambahan Dana Desa bagi desa-desa yang memiliki kinerja baik.
Selain itu, kata dia, pemda yang memiliki kinerja baik berpeluang untuk memperoleh insentif fiskal. Di tahun 2023, terdapat 8 Pemda yang memperoleh Insentif Fiskal, di antaranya yang berasal dari wilayah kerja KPPN Baubau adalah Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Buton Tengah. Kedua kabupaten ini memperoleh insentif fiskal atas kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Semoga di tahun ini, kinerja belanja pemda dapat ditingkatkan sehingga semakin banyak pemda yang memperoleh Insentif Fiskal dari Sulawesi Tenggara. Salah satu jenis TKD yang berperan dalam pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. DAK Fisik inilah yang digunakan untuk mendukung pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana layanan publik di daerah," jelasnya.
Kepala KPPN Baubau, Hariyanto menyampaikan progres pagu dan realisasi belanja APBN se-Kepulaun Buton baik pada 2022 dan tahun 2023 dengan uraian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Kemudian, transfer ke daerah berupa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, DAK fisik, dana insentif fiskal, DAK non fisik, dan dana desa.
Kemudian, selain dipaparkan rekap kategori nilai IKPA satker mitra KPPN Baubau tahun anggaran 2022-2023, juga menyampaikan beberapa hal lainnya.
Enam daerah wilayah kerja KPPN Baubau, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi, yang terdiri dari 105 satuan kerja (Satker).
Rakor dengan tema "Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Eksekusi Belanja APBN Sejak Dini, turut hadir Penjabat Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi, yang mewakili pimpinan daerah se-wilayah Kepulauan Buton, instansi vertikal, dan BUMN, juga dilakukan penyerahan penghargaan terhadap satker terbaik.