Jakarta (ANTARA) -
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Seminar Nasional Reformulasi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), yang hingga saat ini menjadi indikator ukuran upaya pengurangan risiko bencana.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Jumat mengatakan, IRBI merupakan dokumen penting yang telah dimanfaatkan berbagai instansi selama 10 tahun terakhir.

"Secara garis besar, IRBI telah dimanfaatkan dalam 3 hal utama yaitu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana, sebagai instrumen untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah, dan sebagai salah satu parameter untuk penentuan besaran anggaran pembangunan suatu wilayah," ujar Radit.

IRBI juga memiliki pengaruh penting dalam investasi dan pembangunan wilayah serta penghidupan masyarakat. Mengingat hal tersebut, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam melakukan reformasi agar selanjutnya dokumen IRBI dapat dimanfaatkan lebih maksimal.

Kegiatan pada Rabu (11/10) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang termasuk ke dalam rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan untuk menyampaikan draf Reformulasi IRBI kepada stakeholders dan penerima manfaat IRBI.

Sejalan dengan Radit, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyampaikan, penilaian risiko perlu dilakukan reformulasi mengingat dokumen tersebut akan menentukan skala prioritas dalam perencanaan penanggulangan bencana.



Kemudian Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh mengatakan urgensi dari adanya reformulasi IRBI ini adalah dibutuhkan evaluasi setelah 10 tahun pemanfaatan IRBI. Perlu adanya penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan khususnya dalam hal metodologi, jenis bencana, dan kebutuhan stakeholders.

Selain penyampaian draf reformulasi IRBI, pada kesempatan semnas tersebut juga dijaring masukan terkait metode perhitungan dan penyusunan IRBI secara berkesinambungan. Beberapa masukan di antaranya, penilaian kapasitas dapat disederhanakan, perlunya mengaitkan IRBI dengan pembangunan yang dapat menimbulkan risiko bencana, dan masukan lainnya terkait penghitungan kapasitas dan kerentanan.

Dalam sesi penutup, Direktur PERB menyampaikan akan dilakukan pembahasan dan kesepakatan lebih lanjut dalam menentukan indikator penyusun kapasitas, diskusi teknis dengan Bappenas, dan juga uji coba perangkat reformulasi IRBI.

Seminar Nasional IRBI dihadiri kurang lebih 300 peserta yang hadir langsung maupun bergabung melalui daring, yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, dan lembaga donor.





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Seminar nasional BNPB bahas reformulasi IRBI ukur upaya PRB

Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor : Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024