Makassar (ANTARA) - Panglima Kodam XIV/Hasanuddin Mayor Jenderal TNI Totok Imam Santoso menegaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kerawanan Pemilu 2024 di sejumlah daerah yang menjadi wilayah teritorialnya.
"Kita sudah mendata, kerawanan menonjol. Sudah ploting dan intelijen main (bekerja). Mulai dari money politik, unjuk rasa, kita sudah tahu, kerawanan apa yang muncul dan kita antisipasi mulai sekarang," ungkap Totok disela kegiatan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Selain itu, pihaknya telah melakukan pendataan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di masing-masing daerah, termasuk daerah mana paling rawan. Hal ini berdasarkan kerja sama dengan pihak terkait dan sumber dari IKP dan Pilkada serentak dari Bawaslu.
"Kita juga punya pendataan kelompok rentan. Artinya, kelompok-kelompok yang kita indikasikan, diprediksi kemungkinan melaksanakan kegiatan menghambat jalannya proses Pemilu, baik itu per orangan maupun organisasi dan sebagainya," ungkap perwira TNI berpangkat dua bintang ini.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini menegaskan sejak Januari 2023 telah siap, bahkan semua tahapan Pemilu telah diikuti jajaran untuk memantau terus pergerakan tahapan termasuk potensi-potensi gangguan keamanan.
Begitu pula dengan mantan Narapidana Teroris (Napiter), kata dia, juga terus dipantau pergerakannya, namun demikian sudah banyak yang sadar dan berikrar kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
"Setiap Kodim (Komando Distrik Militer) punya posko Pemilu, di Lanud dan Lanal juga ada. Jadi, ada posko masing-masing, petugasnya sudah ada. Kegiatan apa pun dicatat di situ sebagai bagian dari tugas kita mengamankan jalannya pemilu," paparnya.
Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad), personel TNI diwajibkan menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
"Perlu saya laporkan, Kodam kita sudah mengorganisir. Jadi, kita untuk Makassar dibagi dua. Satu pasukan di bawah kendali Korem 141 membawahi 18 Aster. Untuk di Makassar dikomandani Dandim Makassar. Kita punya juga satuan cadangan di Makodam, ada tiga kompi untuk mendukung kelancaran Pemilu dan Pilkada," ucap Totok membeberkan.
Mengenai netralitas TNI, dia menegaskan, telah melakukan sosialisasi agar seluruh personel netral di Pemilu dan Pilkada, bahkan seluruh kendaraan TNI tidak dipinjamkan sembarangan.
"Sekarang ini kendaraan Kodam sudah selektif untuk dipinjam. Kendaraan, asrama, pangkalan, gedung, baik itu untuk purnawirawan. Sudah ada perintahnya. Kalau ada pelanggaran, saya langsung ganti pejabatnya. Kita harus berdiri tegak lurus," katanya kembali menegaskan.
"Kita sudah mendata, kerawanan menonjol. Sudah ploting dan intelijen main (bekerja). Mulai dari money politik, unjuk rasa, kita sudah tahu, kerawanan apa yang muncul dan kita antisipasi mulai sekarang," ungkap Totok disela kegiatan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Selain itu, pihaknya telah melakukan pendataan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di masing-masing daerah, termasuk daerah mana paling rawan. Hal ini berdasarkan kerja sama dengan pihak terkait dan sumber dari IKP dan Pilkada serentak dari Bawaslu.
"Kita juga punya pendataan kelompok rentan. Artinya, kelompok-kelompok yang kita indikasikan, diprediksi kemungkinan melaksanakan kegiatan menghambat jalannya proses Pemilu, baik itu per orangan maupun organisasi dan sebagainya," ungkap perwira TNI berpangkat dua bintang ini.
Mantan Gubernur Akademi Militer (Akmil) ini menegaskan sejak Januari 2023 telah siap, bahkan semua tahapan Pemilu telah diikuti jajaran untuk memantau terus pergerakan tahapan termasuk potensi-potensi gangguan keamanan.
Begitu pula dengan mantan Narapidana Teroris (Napiter), kata dia, juga terus dipantau pergerakannya, namun demikian sudah banyak yang sadar dan berikrar kembali mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
"Setiap Kodim (Komando Distrik Militer) punya posko Pemilu, di Lanud dan Lanal juga ada. Jadi, ada posko masing-masing, petugasnya sudah ada. Kegiatan apa pun dicatat di situ sebagai bagian dari tugas kita mengamankan jalannya pemilu," paparnya.
Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI serta Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (Perkasad), personel TNI diwajibkan menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa.
"Perlu saya laporkan, Kodam kita sudah mengorganisir. Jadi, kita untuk Makassar dibagi dua. Satu pasukan di bawah kendali Korem 141 membawahi 18 Aster. Untuk di Makassar dikomandani Dandim Makassar. Kita punya juga satuan cadangan di Makodam, ada tiga kompi untuk mendukung kelancaran Pemilu dan Pilkada," ucap Totok membeberkan.
Mengenai netralitas TNI, dia menegaskan, telah melakukan sosialisasi agar seluruh personel netral di Pemilu dan Pilkada, bahkan seluruh kendaraan TNI tidak dipinjamkan sembarangan.
"Sekarang ini kendaraan Kodam sudah selektif untuk dipinjam. Kendaraan, asrama, pangkalan, gedung, baik itu untuk purnawirawan. Sudah ada perintahnya. Kalau ada pelanggaran, saya langsung ganti pejabatnya. Kita harus berdiri tegak lurus," katanya kembali menegaskan.