Kendari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terkhusus pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah setempat.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi di Kendari, Jumat, mengakui penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) dari sisi persentase masih sangat rendah dan harus terus ditingkatkan.
"Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memang dari sisi persentasenya masih cukup rendah dan harus kita tingkatkan," ungkap Teguh Setyabudi, di Ruang Terbuka Pubik Kali Kadia.
Ia berharap pelayan administrasi kependudukan ke depannya dapat lebih baik secara digital, sebab digitalisasi administrasi kependudukan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan.
Sementara itu Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital secara massal ini dilakukan atas dasar masih rendahnya warga Kendari yang melakukan pendataan atau transformasi kependudukan dari konvensional ke identitas kependudukan digital.
"Jadi kegiatan ini didasari masih rendahnya warga Kota Kendari yang melakukan pendataan kependudukan," kata Asmawa Tosepu.
Selain itu, Asmawa melanjutkan, dari jumlah penduduk di Kendari mencapai 347.381 jiwa dengan jumlah wajib KTP sebanyak 237.811 hingga saat ini baru sekitar 30 persen yang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
Untuk diketahui pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) yang diselenggarakan di ruang terbuka Publik Kali Kadia dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Baznas Kota Kendari kepada para petugas kebersihan serta kegiatan pasar murah.
Blanko KTP-el
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi serahkan 4.000 keping blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan alat penguat jaringan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet kepada pemerintah kota Kendari.
Penyerahan 4.000 keping blangko KTP el dan alat penguat jaringan tersebut dilakukan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kepada Pemkot Kendari yang diterima Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu pada kegiatan aktivasi masal Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Ruang Terbuka Publik (RTP) Kali Kadia, Jumat.
Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi berharap penyerahan blangko KTP elektronik dan alat penguat jaringan ini dapat meningkatkan pelayanan perekaman KTP dapat lebih baik.
"Terkait perekaman KTP ini saya juga berpesan untuk kiranya memprioritaskan pemilih pemula, kelompok rentan, baik lansia, disabilitas, maupun warga binaan lapas dan rutan yang ada di kota Kendari," ungkap Teguh Setyabudi.
Ia berharap melalui blangko KTP itu mereka yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 mendatang tidak akan terabaikan dan tetap terlayani dengan sebaik-baiknya.
"Kami juga mengingatkan kepada seluruh kepala dinas Disdukcapil Kabupaten/kota apabila terjadi kekurangan blangko KTP kiranya dapat mengajukan permohonan," ujarnya.
Dia menambahkan, terkait perekaman di kota Kendari, pihaknya mencatat sekitar satu sekian persen anggota masyarakat belum melakukan perekaman KTP elektronik.*
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi di Kendari, Jumat, mengakui penggunaan identitas kependudukan digital (IKD) dari sisi persentase masih sangat rendah dan harus terus ditingkatkan.
"Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang memang dari sisi persentasenya masih cukup rendah dan harus kita tingkatkan," ungkap Teguh Setyabudi, di Ruang Terbuka Pubik Kali Kadia.
Ia berharap pelayan administrasi kependudukan ke depannya dapat lebih baik secara digital, sebab digitalisasi administrasi kependudukan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan.
Sementara itu Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan kegiatan aktivasi identitas kependudukan digital secara massal ini dilakukan atas dasar masih rendahnya warga Kendari yang melakukan pendataan atau transformasi kependudukan dari konvensional ke identitas kependudukan digital.
"Jadi kegiatan ini didasari masih rendahnya warga Kota Kendari yang melakukan pendataan kependudukan," kata Asmawa Tosepu.
Selain itu, Asmawa melanjutkan, dari jumlah penduduk di Kendari mencapai 347.381 jiwa dengan jumlah wajib KTP sebanyak 237.811 hingga saat ini baru sekitar 30 persen yang melakukan aktivasi identitas kependudukan digital.
Untuk diketahui pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) yang diselenggarakan di ruang terbuka Publik Kali Kadia dirangkaikan dengan penyerahan bantuan dari Baznas Kota Kendari kepada para petugas kebersihan serta kegiatan pasar murah.
Blanko KTP-el
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi serahkan 4.000 keping blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan alat penguat jaringan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet kepada pemerintah kota Kendari.
Penyerahan 4.000 keping blangko KTP el dan alat penguat jaringan tersebut dilakukan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi kepada Pemkot Kendari yang diterima Pj. Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu pada kegiatan aktivasi masal Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Ruang Terbuka Publik (RTP) Kali Kadia, Jumat.
Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Teguh Setyabudi berharap penyerahan blangko KTP elektronik dan alat penguat jaringan ini dapat meningkatkan pelayanan perekaman KTP dapat lebih baik.
"Terkait perekaman KTP ini saya juga berpesan untuk kiranya memprioritaskan pemilih pemula, kelompok rentan, baik lansia, disabilitas, maupun warga binaan lapas dan rutan yang ada di kota Kendari," ungkap Teguh Setyabudi.
Ia berharap melalui blangko KTP itu mereka yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024 mendatang tidak akan terabaikan dan tetap terlayani dengan sebaik-baiknya.
"Kami juga mengingatkan kepada seluruh kepala dinas Disdukcapil Kabupaten/kota apabila terjadi kekurangan blangko KTP kiranya dapat mengajukan permohonan," ujarnya.
Dia menambahkan, terkait perekaman di kota Kendari, pihaknya mencatat sekitar satu sekian persen anggota masyarakat belum melakukan perekaman KTP elektronik.*