Palembang (ANTARA) - Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas, menghadiri secara langsung Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 Tahun 2023 di Lapangan Kantor Bupati Banyuasin. Sumatera Selatan, Kamis.
Puncak Peringatan Harganas ke-30 ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, hadir juga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Menteri Kesehatan RI.
Usai menghadiri Puncak Peringatan Harganas ke-30, Nur Endang Abbas, mengatakan kualitas penduduk dan kualitas keluarga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan.
"Kader PKK menjadi ujung tombak dalam pelaksana program seluarga sehat tanggap dan tangguh. Dengan keterlibatan kader PKK, diharapkan dapat mendorong terwujudnya keluarga berkualitas di lingkungan yang bersih dan sehat," kata mantan Sekda Prov Sultra ini.
Melalui momentum Harganas tersebut, Nur Endang juga mengajak seluruh stakeholders yang ada di Sultra untuk terus mensosialisasikan dan bekerja dengan optimal terkait dengan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
"Kita patut syukuri atas keberhasilan Sultra menurunkan angka stunting dari 30,2 persen 2021 menjadi 27,7 persen pada 2022 berdasarkan SSGI," katanya.
Menurut dia, keberhasilan Sultra menurunkan angka stunting, berkat kerja keras dan sinergi banyak pihak. Seperti dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra, Pemkab Kabupaten/Kota, Bappeda, Dinas Kesehatan, BKKBN Sultra, PKK, dan instansi lainnya.
"Namun, penurunan angka stunting ini, tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Penurunan angka Stunting harus terus dilakukan, hingga generasi muda di Sulawesi Tenggara bisa tumbuh sehat dan cerdas," katanya.
Sementara itu, ketua BKKBN Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.
"Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 21,6 persen. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan segala daya upaya sehingga target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai," katanya.
Puncak Peringatan Harganas ke-30 ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, hadir juga Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Menteri Kesehatan RI.
Usai menghadiri Puncak Peringatan Harganas ke-30, Nur Endang Abbas, mengatakan kualitas penduduk dan kualitas keluarga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditranformasikan menjadi bonus kesejahteraan.
"Kader PKK menjadi ujung tombak dalam pelaksana program seluarga sehat tanggap dan tangguh. Dengan keterlibatan kader PKK, diharapkan dapat mendorong terwujudnya keluarga berkualitas di lingkungan yang bersih dan sehat," kata mantan Sekda Prov Sultra ini.
Melalui momentum Harganas tersebut, Nur Endang juga mengajak seluruh stakeholders yang ada di Sultra untuk terus mensosialisasikan dan bekerja dengan optimal terkait dengan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
"Kita patut syukuri atas keberhasilan Sultra menurunkan angka stunting dari 30,2 persen 2021 menjadi 27,7 persen pada 2022 berdasarkan SSGI," katanya.
Menurut dia, keberhasilan Sultra menurunkan angka stunting, berkat kerja keras dan sinergi banyak pihak. Seperti dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi Sultra, Pemkab Kabupaten/Kota, Bappeda, Dinas Kesehatan, BKKBN Sultra, PKK, dan instansi lainnya.
"Namun, penurunan angka stunting ini, tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Penurunan angka Stunting harus terus dilakukan, hingga generasi muda di Sulawesi Tenggara bisa tumbuh sehat dan cerdas," katanya.
Sementara itu, ketua BKKBN Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup siginifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting.
"Berdasarkan data SSGI 2022, prevalensi stunting Indonesia berada pada angka 21,6 persen. Oleh karena itu, kita harus mengerahkan segala daya upaya sehingga target 14 persen pada tahun 2024 dapat tercapai," katanya.