Kendari (ANTARA) - Penjabat Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Basiran meminta semua pihak yang ada di daerahnya agar menyatukan langkah dan persepsi dalam menekan angka kasus stunting atau gagal tumbuh anak akibat gizi kronis agar bisa turun mencapai 14 persen.
"Kita di Buton tahun 2022 angka stunting berada di angka 19 persen, target tahun 2024 diupayakan sampai dengan 14 persen," kata Basiran saat mengikuti rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam keterangan diterima di Kendari, Sabtu.
Dia menyampaikan bahwa dengan berbagai langkah dan sinergi baik Forkopimda dan unsur terkait yang terjalin baik selama ini berhasil membuat angka kasus stunting atau tengkes di daerah tersebut mulai menunjukkan penurunan, dimana hingga Juni 2023 tercatat di angka 17 persen.
Pemerintahan Kabupaten Buton bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat menggelar rapat forum koordinasi dengan tema "Sinergitas unsur unsur Forkopimda dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah itu.
"Salah satu arahan Presiden dan salah satu program prioritas nasional, bahkan Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting," ujar Basiran.
Ia menerangkan implementasi dari Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
Oleh sebab itu, lanjut kepala daerah di Bumi penghasil aspal alam terbesar di dunia ini mengatakan bahwa dalam penurunan angka stunting itu dibutuhkan sinergi.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa upaya penanganan stunting juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik organisasi wanita baik PKK, anggota Bayangkari dan Ibu Persit Kartika Candra Kirana.
Dia mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Buton juga telah membuat beberapa program unggulan di antaranya Gerakan Buton Sehat, Bebas Stunting serta telah menggelar Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Orang tua asuh Anak Stunting yang dihadiri Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.
Basiran berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seluruh pemangku kepentingan nantinya dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah dan terukur.
Oleh sebab itu kata Pj Bupati Buton, Tahun Anggaran 2023 pihaknya berusaha agar masyarakat di daerah tersebut yang tergolong miskin langsung bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat rumah sakit.
"Penyiapan anggaran sekitar Rp14 miliar dengan jumlah masyarakat miskin yang ada tentu perlu pendataan kembali. Karena BPJS Kesehatan haruslah valid dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," terang Pj Bupati Buton.
Mantan Kepala BPKAD Sultra ini mengimbau kepada semua pihak utamanya OPD yang menangani stunting untuk terus melaksanakan evaluasi sebagai masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan sehingga harapan dan target terhadap penurunan stunting bisa tercapai.
Di tempat yang sama, Dandim 1413 Buton Letkol Infantri Ketut Janji mengatakan bahwa penurunan angka stunting di kabupaten tersebut telah menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali Kodim 1413/Buton, stunting menjadi prioritas TNI AD.
"Kami siap 24 jam membantu pemerintah untuk mengatasi penurunan angka Stunting di Indonesia, terkhusus di wilayah Kabupaten Buton," tegas Dandim.
Dandim juga meminta masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat serta memperhatikan gizi seimbang kepada ibu hamil dan anak balita untuk mencegah stunting.
Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen dalam rapat ini meminta laporan program kerja penurunan stunting dan berharap dilibatkan dalam setiap kegiatan dan program kerja agar sinergi bisa terjalin dan bisa langsung menyentuh masyarakat.
"Kita di Buton tahun 2022 angka stunting berada di angka 19 persen, target tahun 2024 diupayakan sampai dengan 14 persen," kata Basiran saat mengikuti rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam keterangan diterima di Kendari, Sabtu.
Dia menyampaikan bahwa dengan berbagai langkah dan sinergi baik Forkopimda dan unsur terkait yang terjalin baik selama ini berhasil membuat angka kasus stunting atau tengkes di daerah tersebut mulai menunjukkan penurunan, dimana hingga Juni 2023 tercatat di angka 17 persen.
Pemerintahan Kabupaten Buton bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat menggelar rapat forum koordinasi dengan tema "Sinergitas unsur unsur Forkopimda dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah itu.
"Salah satu arahan Presiden dan salah satu program prioritas nasional, bahkan Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting," ujar Basiran.
Ia menerangkan implementasi dari Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
Oleh sebab itu, lanjut kepala daerah di Bumi penghasil aspal alam terbesar di dunia ini mengatakan bahwa dalam penurunan angka stunting itu dibutuhkan sinergi.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa upaya penanganan stunting juga menjadi tanggung jawab semua pihak baik organisasi wanita baik PKK, anggota Bayangkari dan Ibu Persit Kartika Candra Kirana.
Dia mengaku bahwa Pemerintah Kabupaten Buton juga telah membuat beberapa program unggulan di antaranya Gerakan Buton Sehat, Bebas Stunting serta telah menggelar Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Orang tua asuh Anak Stunting yang dihadiri Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.
Basiran berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seluruh pemangku kepentingan nantinya dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah dan terukur.
Oleh sebab itu kata Pj Bupati Buton, Tahun Anggaran 2023 pihaknya berusaha agar masyarakat di daerah tersebut yang tergolong miskin langsung bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat rumah sakit.
"Penyiapan anggaran sekitar Rp14 miliar dengan jumlah masyarakat miskin yang ada tentu perlu pendataan kembali. Karena BPJS Kesehatan haruslah valid dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil," terang Pj Bupati Buton.
Mantan Kepala BPKAD Sultra ini mengimbau kepada semua pihak utamanya OPD yang menangani stunting untuk terus melaksanakan evaluasi sebagai masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan sehingga harapan dan target terhadap penurunan stunting bisa tercapai.
Di tempat yang sama, Dandim 1413 Buton Letkol Infantri Ketut Janji mengatakan bahwa penurunan angka stunting di kabupaten tersebut telah menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali Kodim 1413/Buton, stunting menjadi prioritas TNI AD.
"Kami siap 24 jam membantu pemerintah untuk mengatasi penurunan angka Stunting di Indonesia, terkhusus di wilayah Kabupaten Buton," tegas Dandim.
Dandim juga meminta masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat serta memperhatikan gizi seimbang kepada ibu hamil dan anak balita untuk mencegah stunting.
Kapolres Buton AKBP Rudy Silaen dalam rapat ini meminta laporan program kerja penurunan stunting dan berharap dilibatkan dalam setiap kegiatan dan program kerja agar sinergi bisa terjalin dan bisa langsung menyentuh masyarakat.