Kendari (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan pendampingan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Kolaka Utara selama dua hari 1-2 Maret 2023 di Kecamatan Lambai dan Kecamatan Ngapa.
Kegiatan tersebut dalam upaya penguatan koordinasi pendampingan kepada TPK di Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga diharapkan percepatan penurunan stunting bisa semakin maksimal diwujudkan.
Sekretaris BKKBN Provinsi Sultra Muslimin dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, mengingatkan TPK untuk terus bekerja tim secara solid. Seperti bidan di dalam TPK bertugas memberikan pendampingan medis. Lalu PKK penggerak sebagai mediator serta Kader KB melakukan pendataan.
"TPK harus bekerja secara tim dan solid agar upaya percepatan penurunan stunting maksimal," kata Muslimin.
Dirinya menyebutkan TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
Karena itu TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Terlebih TPK sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama di Kabupaten Sambas.”TPK harus mampu melihat sasaran di lapangan dan melakukan pendampingan,” katanya.
Ia menyebutkan para TPK harus bisa melakukan pendampingan dan pendekatan terhadap calon pengantin. Lalu mengajak ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan kandungannya dan lainnya.
Kemudian pascapersalinan ibu-ibu harus bisa diajak untuk mengikuti program KB. Selanjutnya anak juga harus terus diajak untuk rutin ke pos pelayanan terpadu (posyandu).
"Kita targetkan dengan berbagai upaya yang dilakukan stunting Kabupaten Kolaka Utara bisa turun lagi," jelasnya.
Kegiatan tersebut dalam upaya penguatan koordinasi pendampingan kepada TPK di Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga diharapkan percepatan penurunan stunting bisa semakin maksimal diwujudkan.
Sekretaris BKKBN Provinsi Sultra Muslimin dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, mengingatkan TPK untuk terus bekerja tim secara solid. Seperti bidan di dalam TPK bertugas memberikan pendampingan medis. Lalu PKK penggerak sebagai mediator serta Kader KB melakukan pendataan.
"TPK harus bekerja secara tim dan solid agar upaya percepatan penurunan stunting maksimal," kata Muslimin.
Dirinya menyebutkan TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
Karena itu TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Terlebih TPK sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama di Kabupaten Sambas.”TPK harus mampu melihat sasaran di lapangan dan melakukan pendampingan,” katanya.
Ia menyebutkan para TPK harus bisa melakukan pendampingan dan pendekatan terhadap calon pengantin. Lalu mengajak ibu hamil rutin memeriksakan kesehatan kandungannya dan lainnya.
Kemudian pascapersalinan ibu-ibu harus bisa diajak untuk mengikuti program KB. Selanjutnya anak juga harus terus diajak untuk rutin ke pos pelayanan terpadu (posyandu).
"Kita targetkan dengan berbagai upaya yang dilakukan stunting Kabupaten Kolaka Utara bisa turun lagi," jelasnya.