Kendari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sultra mendorong Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi kawasan agropolitan guna menekan laju inflasi dan sebagai tempat edukasi pertanian.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Sultra, Senin menyebutkan Kota Kendari bisa menjadi kota pertanian atau agropolitan dengan pemanfaatan lahan yang ada.
"Kita harapkan agar Kota Kendari ke depannya menjadi agropolitan yaitu kota yang mandiri, modern, dari sisi pertaniannya. Ini yang bisa kita bangun secara bersama-sama," katanya.
Menurutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan Kota Kendari pada khususnya memiliki lahan yang cukup luas di tengah-tengah kota, sehingga dapat mendukung terwujudnya daerah agropolitan.
Ia menerangkan pentingnya terbentuk Kendari sebagai agropolitan maka ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini tentunya dapat menekan laju inflasi karena dapat mengurangi impor pangan dari luar daerah termasuk sebagai lokasi edukasi pertanian.
"Dengan lahan yang luas ini kita (masih) mengimpor kebutuhan pangan kita terutama sayur, bawang merah, cabai dari daerah lain, akhirnya kita tergantung, karena ketergantungan mengakibatkan harganya menjadi fluktuatif," ujar dia.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Kota Kendari, terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui sektor pertanian di awal tahun 2023 ini.
Upaya pengendalian inflasi itu salah satunya dilakukan melalui penanaman bibit cabai dan bawang merah di kebun kelompok tani yang saat ini dikembangkan di tengah kota seperti Kelompok Tani Anoa Hidroponik Kendari di Kecamatan Kambu.
Doni optimistis jika pengembangan pertanian di daerah itu berhasil maka lima tahun ke depan daerah tersebut bisa menjadi daerah kampung hidroponik atau kampung organik sehingga tidak hanya bisa memproduksi pangan, tapi juga bisa memberikan edukasi pengembangan pertanian.
"Ini saya bayangkan cukup menarik ke depannya Kota Kendari menjadi best practice hidroponik Sulawesi Tenggara, bahkan bukan hanya Sultra kalau bisa Sulawesi dan Indonesia pada umumnya di mana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada," katanya.
Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan bahwa pengendalian inflasi melalui sektor pertanian menjadi gerakan yang secara konsisten dilakukan dalam mengendalikan inflasi dari sisi sektor ketahanan pangan.
"Langkah Pemkot Kendari untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi adalah dengan meningkatkan pasokan komoditas bawang merah dan cabai ke pasar secara berkesinambungan," katanya.
Dia menyebut selain Kelompok Tani Anoa Hidroponik di Kelurahan Kambu yang menanam cabai dan bawang merah seluas 1,5 hektare dari 3 hektare lahan yang siap, pihaknya juga sebelumnya telah mengembangkan tanaman bawang merah melalui demplot seluas 0,5 hektare di Kelurahan Labibia oleh Kelompok Tani Matanggonawe.
"Harapannya gerakan ini bisa meningkatkan produktivitas paling tidak kalaupun kita harus mensuplai pasokan cabai merah dan bawang merah dari daerah lain maka saya pikir itu tinggal menambah saja, tapi yang dasarnya sudah ada di Kota Kendari," katanya.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemicu utama tingginya inflasi termasuk di daerah itu pada tahun 2022 mencapai 6,85 persen, hal itu dipicu dari sektor transportasi khususnya transportasi udara dan bahan bakar minyak.
Dia berharap adanya dukungan dari Bank Indonesia dan Bulog Sultra yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama-sama dapat mengendalikan inflasi di Kota Kendari.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya di Kendari, Sultra, Senin menyebutkan Kota Kendari bisa menjadi kota pertanian atau agropolitan dengan pemanfaatan lahan yang ada.
"Kita harapkan agar Kota Kendari ke depannya menjadi agropolitan yaitu kota yang mandiri, modern, dari sisi pertaniannya. Ini yang bisa kita bangun secara bersama-sama," katanya.
Menurutnya, Provinsi Sulawesi Tenggara secara umum dan Kota Kendari pada khususnya memiliki lahan yang cukup luas di tengah-tengah kota, sehingga dapat mendukung terwujudnya daerah agropolitan.
Ia menerangkan pentingnya terbentuk Kendari sebagai agropolitan maka ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara ini tentunya dapat menekan laju inflasi karena dapat mengurangi impor pangan dari luar daerah termasuk sebagai lokasi edukasi pertanian.
"Dengan lahan yang luas ini kita (masih) mengimpor kebutuhan pangan kita terutama sayur, bawang merah, cabai dari daerah lain, akhirnya kita tergantung, karena ketergantungan mengakibatkan harganya menjadi fluktuatif," ujar dia.
Oleh karena itu, pihaknya bersama Pemerintah Daerah Kota Kendari, terus berupaya melakukan pengendalian inflasi melalui sektor pertanian di awal tahun 2023 ini.
Upaya pengendalian inflasi itu salah satunya dilakukan melalui penanaman bibit cabai dan bawang merah di kebun kelompok tani yang saat ini dikembangkan di tengah kota seperti Kelompok Tani Anoa Hidroponik Kendari di Kecamatan Kambu.
Doni optimistis jika pengembangan pertanian di daerah itu berhasil maka lima tahun ke depan daerah tersebut bisa menjadi daerah kampung hidroponik atau kampung organik sehingga tidak hanya bisa memproduksi pangan, tapi juga bisa memberikan edukasi pengembangan pertanian.
"Ini saya bayangkan cukup menarik ke depannya Kota Kendari menjadi best practice hidroponik Sulawesi Tenggara, bahkan bukan hanya Sultra kalau bisa Sulawesi dan Indonesia pada umumnya di mana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada," katanya.
Penjabat Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengatakan bahwa pengendalian inflasi melalui sektor pertanian menjadi gerakan yang secara konsisten dilakukan dalam mengendalikan inflasi dari sisi sektor ketahanan pangan.
"Langkah Pemkot Kendari untuk mengendalikan atau menekan laju inflasi adalah dengan meningkatkan pasokan komoditas bawang merah dan cabai ke pasar secara berkesinambungan," katanya.
Dia menyebut selain Kelompok Tani Anoa Hidroponik di Kelurahan Kambu yang menanam cabai dan bawang merah seluas 1,5 hektare dari 3 hektare lahan yang siap, pihaknya juga sebelumnya telah mengembangkan tanaman bawang merah melalui demplot seluas 0,5 hektare di Kelurahan Labibia oleh Kelompok Tani Matanggonawe.
"Harapannya gerakan ini bisa meningkatkan produktivitas paling tidak kalaupun kita harus mensuplai pasokan cabai merah dan bawang merah dari daerah lain maka saya pikir itu tinggal menambah saja, tapi yang dasarnya sudah ada di Kota Kendari," katanya.
Meski demikian, ia menyampaikan bahwa pemicu utama tingginya inflasi termasuk di daerah itu pada tahun 2022 mencapai 6,85 persen, hal itu dipicu dari sektor transportasi khususnya transportasi udara dan bahan bakar minyak.
Dia berharap adanya dukungan dari Bank Indonesia dan Bulog Sultra yang tergabung dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID) bersama-sama dapat mengendalikan inflasi di Kota Kendari.