Jakarta (ANTARA) -
Dilanjutkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos).
"Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, bukan semi bansos lagi tapi skema normal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.
"Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini," kata Airlangga.
Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.
Untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.
Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.
"Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," katanya.
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Airlangga: Peserta Kartu Pra Kerja di 2023 terima Rp4,2 juta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan setiap peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 akan menerima bantuan biaya pelatihan senilai Rp4,2 juta.
Biaya tersebut akan diberikan dalam bentuk pelatihan senilai Rp3,5 juta, biaya transportasi Rp600 ribu yang akan dibayarkan satu kali, dan biaya dua kali survei senilai Rp100 ribu.
"Namun biaya pelatihan Program Kartu Pra Kerja skema normal lebih tinggi. Program Kartu Pra Kerja skema bansos biaya pelatihannya lebih rendah dari biaya bantuan, sekarang biaya pelatihannya lebih besar yakni sebesar Rp3,5 juta," kata Airlangga dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Karena tidak lagi bersifat semi bansos, penerima bantuan seperti subsidi upah, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan menjadi peserta Program Kartu Pra Kerja.
"Karena ini retraining dan reskilling, bukan bansos lagi," katanya.
Pelatihan yang mesti dijalankan peserta Program Kartu Pra Kerja skema normal di 2023 juga berdurasi lebih panjang yakni hingga 15 jam dibandingkan skema semi bansos yang dilaksanakan secara online, yakni hanya selama 6 jam.
Pelatihan secara langsung atau offline akan diselenggarakan terutama untuk bidang-bidang tertentu, antara lain keterampilan yang masuk dalam kriteria Indonesia critical occupation list dan future of job menurut World Economic Forum (WEF)
"Antara lain beberapa pendidikan yg terkait bisnis, seperti digital marketing, data specialist, manager logistic, surveyor, dan desain grafis," katanya.
Pelatihan sektor manufaktur juga diberikan seperti pelatihan untuk menjadi manajer produksi, manajer operasi, ahli teknik industri dan produksi, inspektur keselamatan, kesehatan, dan kualitas produksi, kemudian ahli kesehatan dan kebersihan lingkungan kerja.
Di bidang ekonomi kreatif, pelatihan akan diberikan untuk bidang desain grafis, desain layout, animasi, sementara untuk bidang teknik, pelatihan akan diberikan bagi teknisi jaringan dan sistem komputer serta power plant operator.
"Di bidang pertanian diberikan pelatihan kepada skilled farmer. Di bidang jasa, diberi pelatihan termasuk untuk kurir, pengantar paket, pekerja hospitality, pekerja kebersihan, shop keeper, dan lain-lain," ucapnya.
Dilanjutkan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan dengan skema normal atau tidak lagi dengan skema semi bantuan sosial (bansos).
"Program Kartu Pra Kerja akan dilanjutkan di 2023 dengan skema normal, bukan semi bansos lagi tapi skema normal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022," katanya dalam konferensi pers daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Pelaksanaan Program Kartu Pra Kerja diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022 dengan anggaran tahap awal senilai Rp2,67 triliun.
"Skemanya berubah drastis, anggarannya turun dari Rp18 triliun jadi Rp2,67 triliun untuk 595 ribu peserta. Dan di tahun ini diputuskan sebetulnya jumlah pesertanya 1 juta orang sehingga total kita membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp1,7 triliun di tahun ini," kata Airlangga.
Tambahan anggaran tersebut akan disalurkan kepada sekitar 450 ribu orang. Adapun pada 2022, anggaran Kartu Pra Kerja mencapai Rp18 triliun dengan realisasi senilai Rp17, 84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau terserap 99,12 persen.
Untuk menyambut skema baru Program Kartu Pra Kerja, Airlangga mengajak lembaga pelatihan terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kartu pra kerja.
Lembaga pelatihan wajib memiliki dan mengikuti asesmen sebagai penyedia pelatihan pada skema normal. Lembaga pelatihan juga akan diseleksi dengan melibatkan tim ahli independen.
"Kepatuhan lembaga pelatihan terhadap standar pelatihan juga ikut dipantau. Dan silakan bagi lembaga yang berminat bisa hubungi salah satu platform yang bekerja sama dengan Program Kartu Pra kerja, salah satunya platform yang dimiliki pemerintah yakni Sisnaker," katanya.
Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan public private partnership di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia untuk melaksanakan pelatihan baik secara online, offline, maupun campuran.
"Pelatihan offline secara bertahap diawali di 10 provinsi. Pembukaan gelombang pertama dilakukan di kuartal I 2023 di beberapa daerah antara lain Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menko Airlangga: Peserta Kartu Pra Kerja di 2023 terima Rp4,2 juta