Kendari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan bekerja sama dalam penanganan laju inflasi dan percepatan perluasan digitalisasi daerah.
Bupati Konawe Kepulauan Amrullah di Kendari, Jumat, mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani inflasi daerah, salah satunya menganggarkan dana sebesar Rp2 miliar.
"Anggaran yang kami alokasikan itu di atas target atau di atas plafon yang ditentukan untuk kami, seharusnya Rp1,5 miliar tetapi kami anggarkan sebesar Rp2 miliar untuk dilaksanakan di tahun 2022 ini," katanya seusai mengikuti Hight Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama BI Sultra di Kendari, Jumat.
Dia menyampaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program penanganan inflasi daerah. "Kegiatan yang akan menggunakan anggaran tersebut berkaitan dengan permasalahan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat dan lainnya," ujar dia.
Selain itu dia mengaku pihaknya juga siap mendukung pelaksanaan percepatan perluasan digitalisasi daerah. "Kami berusaha semaksimal mungkin, Alhamdulillah saat ini kami beralih di level maju, kalau tidak salah urutan ketiga di Sultra dalam proses digitalisasi tersebut," katanya.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya mengatakan sebagai upaya pengendalian inflasi berkelanjutan, TPID Sultra terus berupaya memperkuat implementasi 4K dan mendorong perluasan kerja sama antardaerah baik dari sisi komoditas maupun mitra perdagangan serta mengoptimalkan penggunaan dana khusus penanggulangan inflasi.
Dia menyebut 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
"Kami main di empat mekanisme ini, contohnya untuk ketersediaan pasokan kami bekerja sama dengan ketahanan pangan untuk menyelenggarakan pasar murah di tujuh kecamatan. Kita sudah berkomitmen untuk itu," katanya.
Sementara itu untuk pasokan, pihaknya bisa memberikan bantuan teknis terkait kerja sama antara daerah (KAD) karena hal itu penting untuk memenuhi kebutuhan komoditas di daerah tersebut.
"Lalu untuk distribusi mungkin dari teman-teman Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih berperan dan ini yang kami lakukan agar ada komunikasi yang efektif dengan melakukan koordinasi dan sinergi," katanya.
Bupati Konawe Kepulauan Amrullah di Kendari, Jumat, mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani inflasi daerah, salah satunya menganggarkan dana sebesar Rp2 miliar.
"Anggaran yang kami alokasikan itu di atas target atau di atas plafon yang ditentukan untuk kami, seharusnya Rp1,5 miliar tetapi kami anggarkan sebesar Rp2 miliar untuk dilaksanakan di tahun 2022 ini," katanya seusai mengikuti Hight Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bersama BI Sultra di Kendari, Jumat.
Dia menyampaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan program penanganan inflasi daerah. "Kegiatan yang akan menggunakan anggaran tersebut berkaitan dengan permasalahan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat dan lainnya," ujar dia.
Selain itu dia mengaku pihaknya juga siap mendukung pelaksanaan percepatan perluasan digitalisasi daerah. "Kami berusaha semaksimal mungkin, Alhamdulillah saat ini kami beralih di level maju, kalau tidak salah urutan ketiga di Sultra dalam proses digitalisasi tersebut," katanya.
Kepala BI Sultra Doni Septadijaya mengatakan sebagai upaya pengendalian inflasi berkelanjutan, TPID Sultra terus berupaya memperkuat implementasi 4K dan mendorong perluasan kerja sama antardaerah baik dari sisi komoditas maupun mitra perdagangan serta mengoptimalkan penggunaan dana khusus penanggulangan inflasi.
Dia menyebut 4K yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
"Kami main di empat mekanisme ini, contohnya untuk ketersediaan pasokan kami bekerja sama dengan ketahanan pangan untuk menyelenggarakan pasar murah di tujuh kecamatan. Kita sudah berkomitmen untuk itu," katanya.
Sementara itu untuk pasokan, pihaknya bisa memberikan bantuan teknis terkait kerja sama antara daerah (KAD) karena hal itu penting untuk memenuhi kebutuhan komoditas di daerah tersebut.
"Lalu untuk distribusi mungkin dari teman-teman Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih berperan dan ini yang kami lakukan agar ada komunikasi yang efektif dengan melakukan koordinasi dan sinergi," katanya.