Kendari (ANTARA) - Badan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar rapat kerja daerah (rakerda) diikuti sekiranya 159 peserta perwakilan dari 17 kabupaten kota se-Sultra di Kendari, Selasa.
Rakerda yang mengusung tema "penguatan program bangga kencana dan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor" ini dibuka oleh Plh Sekda Sultra, Asrun Lio, mewakili Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Asrun Lio menyampaikan Program Bangga Kencana merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan niat dan persepsi, menyatukan cita-cita dan tujuan sehingga bisa menghasilkan kebijakan, strategi dan rumusan yang memberikan manfaat terhadap program dan kegiatan," kara Asrun Lio.
Menurut dia, peran BKKBN sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh harus kembali digemakan dalam Rakerda tersebut.
"Ada permasalahan yang kita hadapi dalam mempersiapkan generasi unggul, yaitu Stunting, karena Stunting berdampak pada tingkat kecerdasaan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan menghambat daya saing dan daya unggul," katanya.
Permasalahan stunting kata dia, memang harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik.
"Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Asmar mengatakan Rakerda ini merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja nasional program bangga kencana yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22-23 Februari 2022 lalu.
Serta sosialisasi rencana aksi nasional percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) tingkat Pemprov Sultra yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret lalu.
"Rakerda kali ini fokus pada pembahasan penguatan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor baik pemda Sultra dan Pemerintah Provinsi," kata Amsar.
Untuk itu diharapkan adanya komitmen Pemda dan mitra kerja dalam mendukung performa kerja Bangga Kencana dapat ditingkatkan untuk pelayanan, dan penurunan stunting di Sultra.
Asmar juga menyebutkan, berdasarkan hasil SSGI 2021 angka prevalensi stunted masih tinggi di Sultra yaitu sebesar 30,2 persen.
Bahkan kata dia, Sultra termasuk 5 besar angka stunted tertinggi di Indonesia, artinya anak di Sultra sepertiganya mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan ada Kabupaten yang mencapai 45,2 persen yang artinya anak di kabupaten tersebut hampir setengahnya mengalami kekerdilan atau pendek.
"Ironis memang karena penyediaan sumber makanan bergizi di Sulawesi Tenggara cukup melimpah. Ikan tersedia dimana-mana, daging selalu ada, sayuran ditanam di setiap lahan, sumber karbohidrat berupa nasi yang dikeluarkan Bulog berupa beras fortifikasi tersedia. Saya mengharapkan di Sultra agar tercapai target penurunan stunting sebesar 25,58 di tahun 2022," katanya.
Saat ini Stunting mendapat perhatian serius sehingga menjadi prioritas nasional, maka kami di Sulawesi Tenggara membentuk tim intervensi terintegrasi dinas, badan, organisasi ,dan lembaga. Perlu koordinasi dan sinergi antar semua lini agar prioritas dan tanggung jawab menjadi lebih efektif dan efisien.
Rakerda yang mengusung tema "penguatan program bangga kencana dan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor" ini dibuka oleh Plh Sekda Sultra, Asrun Lio, mewakili Gubernur Sultra, Ali Mazi.
Asrun Lio menyampaikan Program Bangga Kencana merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan niat dan persepsi, menyatukan cita-cita dan tujuan sehingga bisa menghasilkan kebijakan, strategi dan rumusan yang memberikan manfaat terhadap program dan kegiatan," kara Asrun Lio.
Menurut dia, peran BKKBN sebagai aktor sentral dalam membangun ketahanan keluarga Indonesia secara utuh harus kembali digemakan dalam Rakerda tersebut.
"Ada permasalahan yang kita hadapi dalam mempersiapkan generasi unggul, yaitu Stunting, karena Stunting berdampak pada tingkat kecerdasaan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas, dan menghambat daya saing dan daya unggul," katanya.
Permasalahan stunting kata dia, memang harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya tentang masalah gagal tumbuh secara fisik.
"Lebih dari itu, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra Asmar mengatakan Rakerda ini merupakan tindak lanjut hasil rapat kerja nasional program bangga kencana yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 22-23 Februari 2022 lalu.
Serta sosialisasi rencana aksi nasional percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) tingkat Pemprov Sultra yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret lalu.
"Rakerda kali ini fokus pada pembahasan penguatan program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor baik pemda Sultra dan Pemerintah Provinsi," kata Amsar.
Untuk itu diharapkan adanya komitmen Pemda dan mitra kerja dalam mendukung performa kerja Bangga Kencana dapat ditingkatkan untuk pelayanan, dan penurunan stunting di Sultra.
Asmar juga menyebutkan, berdasarkan hasil SSGI 2021 angka prevalensi stunted masih tinggi di Sultra yaitu sebesar 30,2 persen.
Bahkan kata dia, Sultra termasuk 5 besar angka stunted tertinggi di Indonesia, artinya anak di Sultra sepertiganya mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan ada Kabupaten yang mencapai 45,2 persen yang artinya anak di kabupaten tersebut hampir setengahnya mengalami kekerdilan atau pendek.
"Ironis memang karena penyediaan sumber makanan bergizi di Sulawesi Tenggara cukup melimpah. Ikan tersedia dimana-mana, daging selalu ada, sayuran ditanam di setiap lahan, sumber karbohidrat berupa nasi yang dikeluarkan Bulog berupa beras fortifikasi tersedia. Saya mengharapkan di Sultra agar tercapai target penurunan stunting sebesar 25,58 di tahun 2022," katanya.
Saat ini Stunting mendapat perhatian serius sehingga menjadi prioritas nasional, maka kami di Sulawesi Tenggara membentuk tim intervensi terintegrasi dinas, badan, organisasi ,dan lembaga. Perlu koordinasi dan sinergi antar semua lini agar prioritas dan tanggung jawab menjadi lebih efektif dan efisien.