Buton Selatan, Sultra (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, terus berupaya memenuhi 47 indikator penilaian untuk membangun arsitektur sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
"Kami di Busel dalam rangka membangun arsitektur SPBE itu dengan target mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelayanan itu tidak hanya kepada ASN, tetapi juga kepada publik dan target bisnis," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan Vivianti Nafii di Buton Selatan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan SPBE adalah amanah dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018, yakni setiap daerah melakukan percepatan mewujudkan SPBE itu dengan memenuhi 47 indikator.
"Terus terang kami punya indeks SPBE itu 1,09, dan itu masih di tahapan belum bagus. Akan tetapi, kami akan terus meningkatkannya," katanya.
Dalam membangun itu, kata Vivianti, kekurangan yang dialami pihaknya saat ini belum adanya arsitektur SPBE atau semacam rencana induk masterplan-nya.
Walaupun perpres itu sudah ada masterplan nasional, menurut dia, setiap kabupaten/kota diharapkan bangun arsitekturnya.
"Jadi, harus ada arsitektur sebagai dasar, harus ada dasarnya mau ke mana, sampai di mana yang akan dituju. Makanya, kami lagi menginventaris kondisi eksisting-nya sampai saat ini berapa dan targetnya ke depan seperti itu karena ada jarak antara eksistem dengan target. Nah, itulah secara bertahap akan dipenuhi," katanya.
Dengan membangun SPBE itu merupakan upaya pemerintah daerah menuju smart city.
"Jadi, smart city adalah sebuah keniscayaan bagi kabupaten/kota se-Indonesia. Makanya, kami harus mempersiapkan itu juga," ujarnya.
"Kami di Busel dalam rangka membangun arsitektur SPBE itu dengan target mewujudkan pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pelayanan itu tidak hanya kepada ASN, tetapi juga kepada publik dan target bisnis," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Buton Selatan Vivianti Nafii di Buton Selatan, Selasa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan SPBE adalah amanah dari Perpres Nomor 95 Tahun 2018, yakni setiap daerah melakukan percepatan mewujudkan SPBE itu dengan memenuhi 47 indikator.
"Terus terang kami punya indeks SPBE itu 1,09, dan itu masih di tahapan belum bagus. Akan tetapi, kami akan terus meningkatkannya," katanya.
Dalam membangun itu, kata Vivianti, kekurangan yang dialami pihaknya saat ini belum adanya arsitektur SPBE atau semacam rencana induk masterplan-nya.
Walaupun perpres itu sudah ada masterplan nasional, menurut dia, setiap kabupaten/kota diharapkan bangun arsitekturnya.
"Jadi, harus ada arsitektur sebagai dasar, harus ada dasarnya mau ke mana, sampai di mana yang akan dituju. Makanya, kami lagi menginventaris kondisi eksisting-nya sampai saat ini berapa dan targetnya ke depan seperti itu karena ada jarak antara eksistem dengan target. Nah, itulah secara bertahap akan dipenuhi," katanya.
Dengan membangun SPBE itu merupakan upaya pemerintah daerah menuju smart city.
"Jadi, smart city adalah sebuah keniscayaan bagi kabupaten/kota se-Indonesia. Makanya, kami harus mempersiapkan itu juga," ujarnya.