Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah terealisasi sebesar Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 22 Oktober 2021.
“Kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung kinerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat penggunaan terhadap rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.
Kemudian biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 34,71 juta orang.
Untuk perlindungan sosial terealisasi Rp125,1 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17,3 juta KPM, BST bagi 9,9 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.
Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,91 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 60,46 juta penerima, bantuan UKT bagi 261,3 ribu siswa, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 6,65 juta pekerja, bantuan beras bagi 28,8 juta KPM, sembako PPKM bagi 3,24 juta KPM.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp63,2 triliun atau 38,9 persen dari pagu Rp162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp442,19 triliun bagi 5,43 juta debitur.
Kemudian subsidi bunga KUR bagi 6,02 juta debitur dan Non KUR bagi 7,2 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya, Pelindo III dan KIW Rp8,39 triliun serta bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.
Untuk program prioritas terealisasi Rp68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun meliputi padat karya K/al bagi 1,23 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.
Terakhir, untuk insentif usaha terealisasi Rp60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 81.890 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.490 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.529 WP.
Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.419 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 768 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp0,15 triliun.
“Kerja keras APBN melalui belanja negara juga didukung kinerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci, realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp116,82 triliun atau 54,3 persen dari pagu Rp214,96 triliun dengan manfaat penggunaan terhadap rumah sakit darurat Asrama Haji Pondok Gede dan pembagian paket obat untuk masyarakat.
Kemudian biaya perawatan untuk 580,29 ribu pasien, insentif bagi 1,26 juta nakes pusat dan santunan kematian bagi 466 nakes, pengadaan 121,41 juta dosis vaksin serta bantuan iuran JKN bagi 34,71 juta orang.
Untuk perlindungan sosial terealisasi Rp125,1 triliun atau 67 persen dari pagu Rp186,64 triliun meliputi PKH bagi 10 juta KPM, Kartu Sembako bagi 17,3 juta KPM, BST bagi 9,9 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,62 juta KPM.
Kemudian Kartu Prakerja bagi 5,91 juta orang, bantuan subsidi kuota internet bagi 60,46 juta penerima, bantuan UKT bagi 261,3 ribu siswa, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, BSU bagi 6,65 juta pekerja, bantuan beras bagi 28,8 juta KPM, sembako PPKM bagi 3,24 juta KPM.
Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp63,2 triliun atau 38,9 persen dari pagu Rp162,4 triliun meliputi BPUM bagi 12,71 juta usaha, IJP bagi 2,24 juta UMKM dan 36 korporasi, serta penempatan dana bank dengan total penyaluran kredit Rp442,19 triliun bagi 5,43 juta debitur.
Kemudian subsidi bunga KUR bagi 6,02 juta debitur dan Non KUR bagi 7,2 juta debitur, PMN bagi Hutama Karya, Pelindo III dan KIW Rp8,39 triliun serta bantuan PKL kepada 554,1 ribu usaha.
Untuk program prioritas terealisasi Rp68,07 triliun atau 57,7 persen dari pagu Rp117,94 triliun meliputi padat karya K/al bagi 1,23 juta tenaga kerja, pariwisata, ketahanan pangan dan fasilitas pinjaman daerah Rp10 triliun melalui PT SMI.
Terakhir, untuk insentif usaha terealisasi Rp60,73 triliun atau 96,7 persen dari pagu Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 81.890 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 124.209 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor bagi 9.490 WP, pengurangan angsuran PPh 25 bagi 57.529 WP.
Kemudian pengembalian pendahuluan PPN bagi 2.419 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 768 penjual, PPnBM mobil untuk enam penjual serta Bea Masuk DTP atas nilai impor Rp0,15 triliun.