Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi berhasil meraih penghargaan sebagai Duta Inklusi dan Literasi Keuangan Nusantara (Dilan), dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan Sultra, Jumat.
Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya di Kendari, Jumat, mengatakan selain Gubernur Sultra tiga kepala daerah lainnya juga diberikan penghargaan Dilan yaitu Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Bupati Kabupaten Konawe Selatan Surunuddin Dangga, serta Bupati Bombana Tafdil.
"Kita menghargai mereka karena sudah tercipta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)," kata Arjaya.
Pemberian penghargaan Dilan kepada empat kepala daerah tersebut karena dinilai proaktif dalam mendorong tim percepatan akses keuangan daerah. Penghargaan diberikan saat OJK Sultra menggelar Bulan Iklusi Keuangan (BIK).
Arjaya menjelaskan, pemberian penghargaan Dilan kepada keempat kepala daerah itu berdasarkan hasil survei sejak tahun 2019. Kata dia, dengan adanya tim TPKAD masyarakat jadi mengenal akses keuangan dan inklusi keuangannya juga meningkat.
OJK bersama Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
"Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)," jelas dia.
Dijelaskan, tingkat literasi keuangan di Sultra pada tahun 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,07 perse. Artinya, lanjut dia, 75,07 persen penduduk di provinsi tersebut telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan.
"Oleh sebab itu, OJK bersama Industri Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan perlu melakukan kegiatan-kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan," ujar dia.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif diperlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah.
Menurit Gubernur, upaya tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan juga dari masyarakat sendiri.
"Sebagai wujud nyata pemerintah Sulawesi Tenggara bersama OJK, Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, serta stakeholder terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 2016 dan saat ini terdapat tiga TPAKD yang telah terbentuk di kabupaten/kota," kata Ali Mazi.
TPAKD, lanjut Ali Mazi, merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
"Sudah tentu bahwa tersimpan harapan bahwa TPAKD ini mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini," demikian Ali Mazi.
Kepala OJK Sultra Arjaya Dwi Raya di Kendari, Jumat, mengatakan selain Gubernur Sultra tiga kepala daerah lainnya juga diberikan penghargaan Dilan yaitu Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir, Bupati Kabupaten Konawe Selatan Surunuddin Dangga, serta Bupati Bombana Tafdil.
"Kita menghargai mereka karena sudah tercipta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD)," kata Arjaya.
Pemberian penghargaan Dilan kepada empat kepala daerah tersebut karena dinilai proaktif dalam mendorong tim percepatan akses keuangan daerah. Penghargaan diberikan saat OJK Sultra menggelar Bulan Iklusi Keuangan (BIK).
Arjaya menjelaskan, pemberian penghargaan Dilan kepada keempat kepala daerah itu berdasarkan hasil survei sejak tahun 2019. Kata dia, dengan adanya tim TPKAD masyarakat jadi mengenal akses keuangan dan inklusi keuangannya juga meningkat.
OJK bersama Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada tahun 2024.
"Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)," jelas dia.
Dijelaskan, tingkat literasi keuangan di Sultra pada tahun 2019 sebesar 36,75 persen dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,07 perse. Artinya, lanjut dia, 75,07 persen penduduk di provinsi tersebut telah mendapatkan akses kepada sektor jasa keuangan.
"Oleh sebab itu, OJK bersama Industri Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan perlu melakukan kegiatan-kegiatan edukasi keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan," ujar dia.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, partisipatif, dan inklusif diperlukan program yang mampu mempercepat akses keuangan di daerah.
Menurit Gubernur, upaya tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri keuangan daerah, dan juga dari masyarakat sendiri.
"Sebagai wujud nyata pemerintah Sulawesi Tenggara bersama OJK, Bank Indonesia, Industri Jasa Keuangan, serta stakeholder terkait membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah melalui SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tahun 2016 dan saat ini terdapat tiga TPAKD yang telah terbentuk di kabupaten/kota," kata Ali Mazi.
TPAKD, lanjut Ali Mazi, merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
"Sudah tentu bahwa tersimpan harapan bahwa TPAKD ini mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita cintai ini," demikian Ali Mazi.