Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggenjot target agar seluruh bidang tanah yang ada di provinsi itu sudah bersertifikat secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2025 mendatang.
"Tahun 2025 itu semua tanah-tanah itu sudah disertifikatkan," kata Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada peringatan HUT Undang-Undang pokok Agraria ke-61 di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) di Kendari, Jumat.
Gubernur Ali Mazi menilai kinerja BPN Sultra saat ini sangat baik sehingga diyakini target di 2025 semua tanah dapat bersertifikat di provinsi itu.
"BPN sekarang beda dengan yang dulu, apabila ada masyarakat yang tidak mampu bisa dicarikan solusi, tujuannya agar bagaimana BPN bekerja keras untuk melakukan pensertifikatan semua lahan-lahan itu," ujar Ali Mazi.
Kepala Kanwil Kementerian ATR-BPN Sultra Iljas Tedjo mengatakan di tahun 2021 ini pihaknya menargetkan 63 ribu bidang tanah di daerah itu dapat tersertifikat.
Ia mengaku pihaknya melakukan pemberdayaan tanah masyarakat, bagaimana melakukan pendampingan untuk membuka usaha baik itu mikro maupun usaha yang lain dengan bekerja sama ke dinas terkait.
"Yang kedua kita juga bisa membantu masyarakat apabila ingin memperoleh modal dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan perbankan," ujar Tedjo.
Dia menyebut dari total 2.134.278 bidang tanah per September 2021, sudah bersertifikat 1.056.017 bidang tanah. Sedangkan belum bersertifikat sebanyak 1.135.258.
Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian ATR-BPN juga meluncurkan sistem pendaftaran daring melalui aplikasi Loketku dan aplikasi permohonan informasi daring.
Dimana melalui aplikasi ini, diharapkan masyarakat dimudahkan dalam pelayanan pertanahan secara elektronik yang nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan transparansi pelayanan serta mempercepat penerbitan sertifikat tanah.
HUT yang mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) ini diikuti seluruh jajaran.
"Tahun 2025 itu semua tanah-tanah itu sudah disertifikatkan," kata Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada peringatan HUT Undang-Undang pokok Agraria ke-61 di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) di Kendari, Jumat.
Gubernur Ali Mazi menilai kinerja BPN Sultra saat ini sangat baik sehingga diyakini target di 2025 semua tanah dapat bersertifikat di provinsi itu.
"BPN sekarang beda dengan yang dulu, apabila ada masyarakat yang tidak mampu bisa dicarikan solusi, tujuannya agar bagaimana BPN bekerja keras untuk melakukan pensertifikatan semua lahan-lahan itu," ujar Ali Mazi.
Kepala Kanwil Kementerian ATR-BPN Sultra Iljas Tedjo mengatakan di tahun 2021 ini pihaknya menargetkan 63 ribu bidang tanah di daerah itu dapat tersertifikat.
Ia mengaku pihaknya melakukan pemberdayaan tanah masyarakat, bagaimana melakukan pendampingan untuk membuka usaha baik itu mikro maupun usaha yang lain dengan bekerja sama ke dinas terkait.
"Yang kedua kita juga bisa membantu masyarakat apabila ingin memperoleh modal dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan perbankan," ujar Tedjo.
Dia menyebut dari total 2.134.278 bidang tanah per September 2021, sudah bersertifikat 1.056.017 bidang tanah. Sedangkan belum bersertifikat sebanyak 1.135.258.
Sejalan dengan semangat percepatan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian ATR-BPN juga meluncurkan sistem pendaftaran daring melalui aplikasi Loketku dan aplikasi permohonan informasi daring.
Dimana melalui aplikasi ini, diharapkan masyarakat dimudahkan dalam pelayanan pertanahan secara elektronik yang nantinya akan meningkatkan efisiensi waktu, biaya dan transparansi pelayanan serta mempercepat penerbitan sertifikat tanah.
HUT yang mengusung tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan yang Profesional” di Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang - Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) ini diikuti seluruh jajaran.