Baubau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan segera menyalurkan bantuan 60 unit kapal tangkap untuk kelompok nelayan di daerah itu guna membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak COVID-19.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Selatan, La Ode Jumardi, di Buton Selatan, Rabu, mengatakan, kapal tangkap tersebut masih sementara proses pengerjaan yang target penyelesaiannya sesuai kontrak berakhir pada Oktober 2021.
"Insya Allah, penyerahannya akan dilakukan setelah itu selesai, tinggal menunggu kesiapan bupati untuk disalurkan kepada kelompok nelayan kita," ujarnya, dengan menambahkan tiap kelompok yang terdiri lima orang akan mendapat satu unit sesuai proposalnya.
Program bernilai ekonomis yang diperuntukan bagi kelompok nelayan yang tersebar di semua kecamatan daerah itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi ini adalah program Bupati sendiri. Bantuan itu ada dari Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak 54 unit ukuran 1 GT (katinting), dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 5 unit ukuran 3 gross tonase (GT)," ujarnya.
Ia menyebutkan, anggaran 54 unit armada ukuran 1 Gt dari DID itu diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan 5 unit kapasitas 3 Gt menggunakan DAK sekitar Rp1,2 miliar.
Perhatian Bupati Buton Selatan La Ode Arusani terhadap masyarakat nelayan daerah itu sangat besar. Hal tersebut ditunjukan sebagaimana program terkait kebutuhan nelayan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian menjadi perhatian serius.
"Yang kita harapkan tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dari sektor perikanan," katanya.
Sedangkan untuk tahun 2022 mendatang, pihaknya akan mencoba mengusulkan beberapa kegiatan pengadaan melalui DAK untuk membantu para nelayan di antaranya, 27 unit pengadaan kapal di bawah 5 Gt, pengadaan jaring, pengadaan alat-alat tangkap ramah lingkungan, pengadaan penambahan ABF colstroge di Kecamatan Samapolawa, dan pengadaan sapras rumput laut.
Menurut dia, masyarakat yang telah mendapat bantuan sebelumnya tidak akan lagi memperoleh di program berikutnya, karena usulan-usulan kelompok nelayan itu diprioritaskan yang belum menerima.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Selatan, La Ode Jumardi, di Buton Selatan, Rabu, mengatakan, kapal tangkap tersebut masih sementara proses pengerjaan yang target penyelesaiannya sesuai kontrak berakhir pada Oktober 2021.
"Insya Allah, penyerahannya akan dilakukan setelah itu selesai, tinggal menunggu kesiapan bupati untuk disalurkan kepada kelompok nelayan kita," ujarnya, dengan menambahkan tiap kelompok yang terdiri lima orang akan mendapat satu unit sesuai proposalnya.
Program bernilai ekonomis yang diperuntukan bagi kelompok nelayan yang tersebar di semua kecamatan daerah itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Jadi ini adalah program Bupati sendiri. Bantuan itu ada dari Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak 54 unit ukuran 1 GT (katinting), dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 5 unit ukuran 3 gross tonase (GT)," ujarnya.
Ia menyebutkan, anggaran 54 unit armada ukuran 1 Gt dari DID itu diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar. Sedangkan 5 unit kapasitas 3 Gt menggunakan DAK sekitar Rp1,2 miliar.
Perhatian Bupati Buton Selatan La Ode Arusani terhadap masyarakat nelayan daerah itu sangat besar. Hal tersebut ditunjukan sebagaimana program terkait kebutuhan nelayan dalam meningkatkan pendapatan perekonomian menjadi perhatian serius.
"Yang kita harapkan tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dari sektor perikanan," katanya.
Sedangkan untuk tahun 2022 mendatang, pihaknya akan mencoba mengusulkan beberapa kegiatan pengadaan melalui DAK untuk membantu para nelayan di antaranya, 27 unit pengadaan kapal di bawah 5 Gt, pengadaan jaring, pengadaan alat-alat tangkap ramah lingkungan, pengadaan penambahan ABF colstroge di Kecamatan Samapolawa, dan pengadaan sapras rumput laut.
Menurut dia, masyarakat yang telah mendapat bantuan sebelumnya tidak akan lagi memperoleh di program berikutnya, karena usulan-usulan kelompok nelayan itu diprioritaskan yang belum menerima.